Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro resmi mengumumkan hasil seleksi Calon Tenaga Pendamping BUM Desa Tahun 2025 kemarin. Pengumuman yang disampaikan Kepala Dinas PMD, Machmuddin, sebagai tindak lanjut pelaksanaan pendampingan dan penguatan BUM Desa di Kabupaten Bojonegoro.
Tidak sedikitnya dana yang dikelola oleh pemerintah desa, membuat banyak pendamping ditugaskan membantu penggunaan dana tersebut. Sehingga perlunya evaluasi untuk pendamping desa sangat dimungkinkan, terutama pihak kecamatan, karena banyaknya kepala desa di Kabupaten Bojonegoro yang tersandung hukum dugaan kasus korupsi dana di desa.
Mundurnya dua pendamping desa di Tenaga Pendamping Profesional Masyarakat Desa (TPPMD) disayangkan Pendamping Ahli (PA) Kabupaten Bojonegoro. Sehingga tenaga pendamping di Kota Ledre itu akan memberikan masukan kepada koordinator Pendamping Wilayah (KPW) Jawa Timur.
Usai pengumuman untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) terpilih, beberapa pendamping desa profesional di Kabupaten Bojonegoro mengundurkan diri. Setidaknya ada dua orang Tenaga Pendamping Profesional Masyarakat Desa (TPPMD) atau pendamping desa yang memilih menjadi PPK dan Panwascam.
Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018, banyak rekrutmen Panwascam, PPL, PPK maupun PPS. Meski demikian, Tenaga Pendamping Profesional Masyarakat Desa (TPPMD) atau pendamping desa tidak diperbolehkan merangkap Panwas maupun penyelenggara pemilu.