Setelah ditunjuk sebagai pihak ketiga dalam pelaksanaan seleksi pengisian perangkat desa, Universitas Negeri Semarang (UNNES) mengklaim akan berkomitmen menjaga kerahasiaan soal dan bahkan kunci jawaban.
Proses dugaan pencatutan nama Kapolres Bojonegoro, AKBP Wahyu Sri Bintoro untuk meloloskan calon perangkat desa terus berjalan. Pasalnya ada beberapa orang yang menemui Universitas Negeri Semarang (Unnes).
Dengan semakin dekatnya proses ujian pengisian perangkat desa, Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bojonegoro menilai proses tersebut semakin rusuh dan gaduh. Terbukti, ada beberapa oknum yang mendatangi Universitas Semarang (Unnes) yang diduga berniat melobi hasil seleksi.
Santernya isu yang menyatakan adanya celah untuk melakukan kecurangan pada pelaksanaan ujian pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro tahun 2017, membuat Kapolres Bojonegoro AKBP Wahyu S Bintoro memberlakukan pengamanan khusus.
Sampai jelang pelaksanaan ujian perangkat desa serentak berlangsung, banyak pihak bertanya-tanya terkait dengan sosok Khamim. Sebab Sekretaris Desa (Sekdes) Sambiroto, Kecamatan Kapas, Bojonegoro itu juga Ketua Tim Pengisian Perangkat desa setempat.
Polemik mengenai kedatangan Asosiasi Kepala Desa (AKD) dan dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro ke Universitas Negeri Semarang (UNNES) masih bergulir. Dugaan ada hal yang kurang pantas dibuka pertama kali oleh Bupati Bojonegoro, Suyoto.
Riuh jelang ujian pengisian perangkat desa serentak se-Kabupaten Bojonegoro, makin terasa. Termasuk munculnya surat pernyataan Panitia Pengisian Perangkat se-Kecamatan Kepohbaru, terkait tuntutan transparansi.
Pengamanan untuk ujian pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro 26 Oktober mendatang tidak main-main. Polres Bojonegoro bahkan mengerahkan 343 polisi untuk menjaga agar kegiatan berjalan lancar. Hal itu disampaikan saat rapat bersama di Creative Room lantai 4 gedung baru Pemkab Bojonegoro.
Ditunjuknya Universitas Negeri Semarang (UNNES) sebagai pihak ketiga pengisian perangkat desa di Kabupaten Bojonegoro menimbulkan keraguan. Apalagi adanya pemberitaan yang ramai mengenai pihak-pihak yang datang dan diduga ada indikasi mau mempengaruhi pihak Unnes, yang ditunjuk membuat dan koreksi soal pengisian perangkat di Kabupaten Bojonegoro.
Menjelang proses pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro, Tim Tingkat Kabupaten semakin riuh dengan adanya anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro yang menjadi Tim Evaluator menemui Universitas Negeri Semarang (Unnes). Dalam pertemuan di Semarang itu, pihak DPRD tidak bersama Tim Evaluator lainnya seperti IDFoS Indonesia maupun Bojonegoro Institute (BI), tapi bersama perwakilan Asosiasi Kepala Desa (AKD) yang tidak mempunyai kewenangan dalam seleksi perangkat desa.