Jabatan Sekretaris Desa (Sekdes) dan Kepala Urusan Perencanaan (Kaur Perencanaan) menjadi jabatan yang paling diminati dalam seleksi pengisian perangkat desa di Bojonegoro tahun 2017 ini. Dua jabatan itu mendapat pendaftar paling banyak dibanding jabatan yang lain.
Antusiasme warga dalam mengikuti pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro sangat tinggi. Terbukti masyarakat yang mengurus persyaratan sebagai syarat mendaftar membeludak di Polres maupun Pengadilan Negeri. Sehingga DPRD Kabupaten Bojonegoro mengharapkan agar kepercayaan masyarakat tidak dicederai.
Guna menjaga kredebilitas saat pelaksanaan pengisian perangkat desa agar tidak terjadi kecurangan jual beli jabatan, butuh peran masyarakat untuk mengawal pelaksanaannya. Sehingga, rekrutmen perangkat berjalan lancar.
Berbagai pihak berkomitmen mengawal pelaksanaan pengisian perangkat desa serentak pada tahun 2017 ini, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro.
Setelah melalui berbagai tahapan, akhirnya dari enam perguruan tinggi, dipastikan Universitas Negeri Semarang (UNNES) ditunjuk menjadi pihak ketiga dalam pelaksanaan rekruitmen perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro.
Menanggapi isu kecurangan pengisian perangkat desa, Bupati Bojonegoro Suyoto, menjamin tidak akan ada kecurangan. Pemkab akan memantau proses pengisian perangkat desa mulai dari penyerahan berkas sampai hasil tes seleksi.
Setelah melakukan berbagai persiapan, termasuk penentuan pihak ke tiga. Rencananya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro bersiap melakukan seleksi perangkat desa serentak di Kota Ledre bulan Oktober mendatang.
Rencananya soal yang digunakan ujian perangkat desa serentak 2017 di Kabupaten Bojonegoro akan disimpan di Polres Bojonegoro. Hal tersebut dilakukan untuk mengamankan soal dan menjaga transparansi serta akuntabel dalam proses pengisian perangkat tersebut.
Semua desa yang mengalami kekosongan perangkat diwajibkan melakukan pengisian perangkat desa serentak. Namun desa boleh tidak melaksanakan asalkan ada alasan yang mendesak untuk tidak melakukan pengisian.
Meskipun pendafataran bakal calon perangkat desa sudah berjalan di masing-masing desa yang membuka penjaringan, tetapi penentuan pihak ketiga belum juga ada kepastian. Pasalnya, tim kabupaten bersama perwakilan desa baru mengirimkan surat kepada enam pihak ketiga yang masuk penilaian.