Tahapan pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro tahun 2017 sudah mulai membuka pendaftaran. Sehingga dalam pelaksanaannya wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro, Setyo Hartono meminta agar berhati-hati.
Pelaksanaan pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro tidak semua desa akan melaksanakan. Pasalnya dari 419 desa di Kota Ledre, 23 desa diantaranya dipastikan tidak melaksanakan pengisian perangkat, dikarenakan sudah komplet.
Meskipun pendaftaran calon perangkat desa sudah berjalan di masing-masing desa, namun penentuan pihak ketiga dari enam perguruan tinggi (PT) belum ditentukan. Pasalnya setelah mengirim surat ke pihak ketiga tersebut, tim kabupaten masih harus menunggu pemaparan dari masing-masing PT.
Pendaftaran calon perangkat desa sudah dimulai Senin (21/8/2017) dan akan ditutup pada Jumat (8/9/2017) mendatang. Pendaftaran langsung dilakukan oleh panitia perektrutan perangkat desa di masing-masing desa yang mengadakan pembukaan pendaftaran calon.
Sempat simpang siur mengenai siapa calon pihak ketiga yang akan digandeng desa lewat fasilitasi Tim Kabupaten mulai ada titik terang. Hal itu muncul setelah rapat koordinasi antara Tim Kabupaten dengan perwakilan desa. Muncul enam Perguruan Tinggi (PT) yang diusulkan menjadi bakal calon pembuat soal.
Proses tahapan pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro sampai saat ini terus bergulir. Bahkan, jika dipersentase sudah mencapai 20% lebih. Namun, di tengah perjalanan sempat menghangat terkait pihak ketiga yang membuat soal.
Syarat untuk bisa menjadi perangkat desa salah satunya harus memiliki sertifikat IT atau komputer. Hal tersebut membuat sejumlah masyarakat yang ingin mencalonkan diri berbondong-bondong membeli sertifikat tanpa harus test.
Pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro, dianggap terlalu tergesa-gesa jika melihat jadwal yang sudah ditetapkan. Dalam hearing, Senin (14/8/2017), meminta pengisian perangkat desa harus diubah atau diundur. Hal tersebut disampaikan
Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat dengar pendapat (hearing) pagi ini, Senin (14/8/2017), bersama Paguyuban Kepala Desa di ruang paripurna DPRD. Hadir dalam hearing Wakil Komisi A Anam Warsito, Anggota DPRD Donny Bayu Setiawan dan Ali Mustofa.
Rencana penarikan Sekretaris Desa (Sekdes) yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjelang pengisian perangkat desa, hingga kini belum dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Oleh karena itu, Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro menyesalkan lambannya proses penarikan.