Tahapan pelaksanaan pengisian perangkat desa tahun 2017 di Kabupaten Bojonegoro dirasa terkesan dipaksakan. Sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mengkaji ulang rencana seleksi untuk pengisian perangkat desa tersebut.
Jelang rekrutmen perangakat desa serentak yang akan digelar Kabupaten Bojonegoro, masyarakat ramai-ramai menyiapkan segala perlengkapan administrasi agar bisa lolos untuk bisa lanjut ke tahap berikutnya. Salah satu persyaratan yang harus disertakan adalah sertifikat menguasai information technology (IT) seperti bisa mengoperasikan komputer.
Tim rekrutmen perangkat desa tidak dapat menggunakan dana dengan seenaknya. Pasalnya dalam proses seleksi biaya dibatasi Rp15 juta, yang menjadi tanggungjawab pemerintah desa dengan menggunakan dana APBDes setempat masing-masing.
Pasca pengesahan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) tentang perangkat desa, persaingan warga menduduki jabatan tersebut akan terjadi. Pasalnya ribuan perangkat desa yang ada di Kabupaten Bojonegoro akan segera diisi.
Setelah payung hukum pengisian perangkat desa selesai dibahas, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melakukan sosialisasi peraturan daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 1 tahun 2017, tentang perangkat desa dan peraturan bupati Bojonegoro nomor 36 tahun 2017, tentang peraturan pelaksanaan Perda Kabupaten Bojonegoro nomor 1 tahun 2017.
Sebelum pengisian perangkat desa dilakukan, pemerintah kabupaten Bojonegoro akan menarik seluruh Sekretaris desa (Sekdes). Sehingga para perangkat desa tersebut harus bersiap angkat koper dari desa tempatnya menjabat.
Meskipun pelaksanaan rekrutmen perangkat desa masih ditunggu masyarakat, namun Bupati Bojonegoro, Suyoto mentargetkan rekrutmen sudah selesai dilakukan September. Sehingga bulan Oktober bisa dilakukan pelantikannya.
enjelang pengisian perangkat desa yang kosong pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus mematangkan persiapan. Termasuk pemilihan kampus yang ditunjuk menyelenggarakan pengujian perangkat desa.
Kejelasan syarat penggunaan syarat sertifikat keahlian komputer atau Ilmu Teknologi (IT), banyak ditunggu masyarakat. Namun Bupati Bojonegoro, Suyoto memastikan sertifikat yang digunakan mendaftar dikeluarkan lembaga resmi.
Untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam ujian perekrutan perangkat desa, proses seleksi akan dilaksanakan oleh pihak ke tiga.