Pengisian Perangkat Desa Glagahwangi, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro dinyatakan cacat hukum. Pernyataan itu, dilontarkan oleh Kabag Hukum dan Dinas DPMD saat acara hearing dengan DPRD beberpa waktu lalu.
Tes rekrutmen perangkat Desa Glagahwangi, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, Kamis lalu (13/9/2018) di MA Walisongo berbuntut panjang. Pasalnya para peserta calon perangkat desa tak terima dengan hasil akhir.
Perangkat desa adalah salah satu komponen yang memiliki andil dalam kemajuan sebuah desa dan juga kesejahteraan rakyat di bawah komando Kepala Desa (Kades), seperti pembangunan infrastruktur, kepengurusan data kependudukan dan juga kesejahteraan masyarakat desa.
Sidang gugatan pengisian perangkat desa di Kabupaten Bojonegoro kembali digelar di Pengadilan Negeri Bojonegoro, Rabu (25/4/2018), dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi.
Majlis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro menolak eksepsi (keberatan) yang dilakukan tergugat II (Khamim) selaku ketua tim pengisian perangkat desa serentak tingkat kabupaten. Penolakan itu setelah dilakukan putusan sela pada Selasa (6/2/2018) kemarin.
Gugatan yang dilakukan oleh perserta pengisian perangkat desa, Ahmad Bagus Kurniawan kepada tim pengisian perangkat desa kabupaten memasuki tahap putusan. Namun, majlis hakim memberlakukan putusan sela, Selasa (6/2/2018) kemarin.
Dari ratusan desa di Kabupaten Bojonegoro yang melakukan pengisian perangkat pada 2017 lalu, hingga kini masih ada sembilan Kepala Desa (Kades) yang bandel belum melantik perangkat desa terpilih. Sehingga kesembilan kades mendapat kartu kuning atau peringatan kedua dari Bupati Bojonegoro Suyoto.
Meskipun pelaksanaan seleksi pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro sudah selesai beberapa waktu lalu. Namun masih ada sembilan desa di Kota Ledre yang belum melaksanakan pelantikan.
Beberapa desa yang belum melantik perangkat desa terpilih, harus mendapat surat peringatan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Bojonegoro. Namun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menyayangkan langkah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro itu.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro akan memberikan sanksi tegas kepada Kepala Desa yang tidak melantik perangkat desa terpilih. Pemberian sanksi tersebut sampai pemberhentian sementara terhadap Kepala Desa.