Riuh jelang ujian pengisian perangkat desa serentak se-Kabupaten Bojonegoro, makin terasa. Termasuk munculnya surat pernyataan Panitia Pengisian Perangkat se-Kecamatan Kepohbaru, terkait tuntutan transparansi.
Proses pengoreksian hasil tes seleksi pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro, akan menggunakan scanner komputer. Rencananya proses pengoreksian jawaban peserta itu dilaksanakan di Sekolah Model Terpadu (SMT) Desa Sukowati, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro.
Menjelang pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro, santer terdengar adanya suap untuk lolos seleksi. Terkait hal ini, Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Mitro'atin meminta agar masyarakat melapor jika mengetahui hal itu dengan disertai barang bukti.
Akumulasi tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Bojonegoro hingga September 2017, mencapai Rp.6,6 miliar dari total pagu Rp.26,7 miliar.
Setelah proses pendaftaran untuk pengisian perangkat desa serentak ditutup beberapa waktu lalu, hingga kini tim dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro masih menunggu Verifikasi berkas para pendaftar yang lolos. "Kita masih menunggu pro
Jabatan Sekretaris Desa (Sekdes) dan Kepala Urusan Perencanaan (Kaur Perencanaan) menjadi jabatan yang paling diminati dalam seleksi pengisian perangkat desa di Bojonegoro tahun 2017 ini. Dua jabatan itu mendapat pendaftar paling banyak dibanding jabatan yang lain.
Antusiasme warga dalam mengikuti pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro sangat tinggi. Terbukti masyarakat yang mengurus persyaratan sebagai syarat mendaftar membeludak di Polres maupun Pengadilan Negeri. Sehingga DPRD Kabupaten Bojonegoro mengharapkan agar kepercayaan masyarakat tidak dicederai.
Guna menjaga kredebilitas saat pelaksanaan pengisian perangkat desa agar tidak terjadi kecurangan jual beli jabatan, butuh peran masyarakat untuk mengawal pelaksanaannya. Sehingga, rekrutmen perangkat berjalan lancar.
Berbagai pihak berkomitmen mengawal pelaksanaan pengisian perangkat desa serentak pada tahun 2017 ini, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro.
Semua desa yang mengalami kekosongan perangkat diwajibkan melakukan pengisian perangkat desa serentak. Namun desa boleh tidak melaksanakan asalkan ada alasan yang mendesak untuk tidak melakukan pengisian.