Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) terus berupaya memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Yakni dengan melakukan beberapa langkah diantaranya sinergi dengan Forkopimda dan stakeholder terkait hingga tingkat desa.
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Bojonegoro menggelar sosialisasi dan diskusi dalam rangka Peringatan Hari Ibu ke-97 di Panti Marhaen Dr. Taufik Kiemas, Jalan HOS Cokroaminoto, Bojonegoro, Rabu (31/12/2025).
Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Bojonegoro menggelar Pelatihan Paralegal dan Launching Posbakum (Pos Bantuan Hukum) pada Minggu (14/12/2025). Kegiatan yang berlangsung di Gedung Dakwah lantai 2 Kantor PDM Bojonegoro ini diikuti oleh Pimpinan Cabang Aisyiyah serta Ketua MHH se-Kabupaten Bojonegoro.
Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bojonegoro menegaskan langkah strategis dalam melindungi perempuan dan anak melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro dan lima mitra organisasi keagamaan serta pendidikan. Penandatanganan yang berlangsung pada Jumat (5/12) di ruang PTSP PA Bojonegoro, disaksikan langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Surabaya, Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Timur menyampaikan tanggapan resmi atas Pendapat Gubernur terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.
Aliansi Perlindungan Perempuan dan Anak (APPA) Kabupaten Bojonegoro mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro untuk menyediakan layanan online dan shelter bagi korban kekerasan anak.
Perbuatan bejat dilakukan BS (35) warga Kabupaten Bojonegoro. Ia tega menyetubuhi anak kandungnya sendiri hingga hamil 8 bulan. Melati (nama samaran korban) disetubuhi ayahnya, saat dirinya tertidur lelap di kamar tidurnya.
Angka pernikahan anak di Kabupaten Bojonegoro masih tinggi hingga tahun 2025 ini. Untuk menekan pernikahan anak dibawah umur ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pencegahan melonjaknya angka tersebut.
Tanggal 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional (HAN), pemilihan tanggal 23 Juli sebagai HAN diselaraskan dengan pengesahan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak pada 23 Juli 1979.
Sebanyak 31.553 Depot Air Minum (DAM) tidak layak Higienitas Sanitas Pangan (HSP). Dari total 60.272 DAM yang tercatat hanya 28.719 yang dinyatakan layak. Hal itu diungkap Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam upaya menggalakkan perlindungan konsumen, melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN).