Skip to main content

Category : Tag: Pertalit


Pertamax Tembus Rp16.250 per Liter, Harga BBM Subsidi Tetap Dipertahankan

PT Pertamina Patra Niaga melakukan penyesuaian harga jual bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi untuk produk Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni 2026. Penyesuaian tersebut dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah selaku regulator dan melalui mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian.

PT Pertamina Patra Niaga

Dorong Ekonomi Sirkular melalui Program Pengelolaan Sampah dan Limbah Berkelanjutan

Di tengah tantangan pengelolaan sampah dan limbah yang semakin kompleks, PT Pertamina Patra Niaga menghadirkan berbagai inovasi yang mengubah material sisa menjadi sumber daya bernilai. Inovasi tersebut dikembangkan melalui sejumlah program di Balikpapan dan Madiun yang berfokus pada pengolahan sampah plastik, pemanfaatan limbah rumah tangga, digitalisasi bank sampah, serta pengurangan limbah B3 operasional.

Recruitment Pertamina Talent Candidate

Pertamina Patra Niaga Buka Rekrutmen melalui Aplikasi MyPertamina

PT Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga terus berkomitmen menghadirkan inovasi dalam pengembangan talenta unggul Indonesia. Kini masyarakat dapat memulai langkah awal karier di Pertamina melalui fitur terbaru pada aplikasi MyPertamina yang menghadirkan akses ke Program Recruitment Pertamina Talent Candidate.

Subsidi Tepat Diperkuat, Pertamina Patra Niaga Optimalkan Layanan QR Code di Jatim

Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus terus memperkuat komitmennya menjaga keandalan pasokan energi sekaligus memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Salah satu langkah yang dilakukan adalah evaluasi dan pemutakhiran data konsumen secara berkala, agar akses terhadap BBM subsidi semakin mudah dan akurat.

Polemik BBM Subsidi, DPRD Jatim Sebut Dampak Geopolitik Tak Terhindarkan

DPRD Jawa Timur menampung aspirasi para sopir logistik terkait kebijakan pembatasan pembelian BBM subsidi yang mulai diberlakukan pemerintah pusat. Kebijakan ini dinilai berdampak langsung terhadap kelancaran distribusi barang di lapangan. Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf, menyatakan pihaknya memahami berbagai keluhan yang disampaikan sopir, terutama terkait pembatasan volume pembelian BBM dan penerapan sistem QR Code yang dianggap menyulitkan.