Panitia Pengawas Kabupaten (Panwaskab) Bojonegoro hanya akan sampai pertengahan tahun 2018. Selain berganti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten juga untuk komisioner yang sekarang menjabat dimungkinkan akan berganti.
Setelah calon wakil Bupati (cawabup) Bojonegoro, Kuswiyanto dipanggil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) beberapa waktu lalu terkait dugaan kampanye. Namun Gakumdu menghentikan pemeriksaannya, karena minimnya alat bukti dan minimnya waktu penanganan.
Kodim 0813 Bojonegoro menggelar Latihan Uji Trampil Perorangan (UTP) Triwulan I Program Kerja TA 2018 selama tiga hari, dari Senin (05/3/2018) di Makodim 0813 Bojonegoro, Jalan Hos Cokroaminoto.
Meskipun sudah mengajukan nama untuk Pergantian Antar Waktu (PAW) fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) untuk menggantikan Mitro'atin. Namun partai berlambang pohon beringin itu belum mengusulkan nama pengganti ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro yang ditinggalkan karena ditetapkan menjadi calon wakil bupati pada Pilkada 2018 mendatang.
Setelah memeriksa calon wakil Bupati Kuswiyanto, Jum'at (2/3/2018), yang diduga melanggar pelaksanaan Pilkada. Panitia Pengawas Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro masih akan mengkaji hasil pemeriksaan terhadap politisi PAN tersebut.
Panitia Pengawas Kabupaten (Panwaskab) Bojonegoro bersikap tegas memasuki tahapan kampanye. Termasuk memeriksa calon wakil bupati Kuswiyanto, Jum'at (2/3/2018), dengan mencecar beberapa pertanyaan, lantaran diduga melanggar.
Calon Wakil Bupati Bojonegoro, Kuswiyanto dipariksa Panitia Pengawas Kabupaten (Panwaskab) Bojonegoro, Jum'at (2/3/2018). Pasangan calon (Paslon) yang diusung PAN, Hanura dan Nasdem itu diduga melanggar pelaksanaan kampanye.
Banyaknya pencari kerja tidak hanya di Kabupaten Bojonegoro, tetapi komperhensif di Jawa Timur. Namun sekarang ini mengalami perubahan dalam proses bekerja di era milenial job, sehingga perlu menyiapkan diri menjadi pekerja free line yang mampu menyiapkan mental.
Pemanasan mesin partai dalam mensukseskan Pilkada di Kabupaten Bojonegoro terus dilakukan, salah satunya DPC PPP Kabupaten Bojonegoro. Pasalnya partai berlambang ka'bah itu mulai membentuk tim cyber.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Bojonegoro mulai saat ini tak lagi menerbitkan Surat Keterangan (Suket) pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Sehingga, warga masyarakat tidak perlu mengajukan Suket lagi.