Menjelang dinamika Pemilihan Bupati (Pilbup) dan Pemilihan Gubernur (Pilgub) serentak termasuk di Kabupaten Bojonegoro, Gubernur Jawa Timur, menegaskan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilarang berpolitik dalam pelaksanaan Pemilu serentak tersebut.
Menjelang pendaftaran Bakal Calon Bupati (Bacabup) - Bakal Calon Wakil Bupati (Bacawabup) Bojonegoro, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Bojonegoro mengadakan rapat kerja daerah (Rakerda), di kantor partai setempat, Selasa (28/11/2017). Dalam agenda tersebut, seluruh pengurus dan kader partai berlambang beringin diminta mendukung siapapun yang direkomendasi petinggi partai.
Bicara politik dengan orang lain terkadang bisa berujung percekcokan bahkan perkelahian. Apa yang mereka pikirkan hingga tega saling hantam dan melukai pendukung lawan partai politiknya?
Setelah direstui DPP PPP untuk maju dalam Pilkada 2018, melalui surat tugas resmi partai berlambang Ka'bah. Pudji Dewanto yang akrab dipanggil Kang PD sudah menyiapkan partai koalisi untuk berdampingan dalam Pilkada serentak 28 Juni 2018.
Peluang Pudji Dewanto dalam maju dalam Pilkada Bojonegoro 2018 semakin terbuka, setelah DPP PPP memberikan surat tugas pada Kang PD sebutan akrab Pudji Dewanto. Meskipun belum rekomendasi, partai berlambang ka'bah memberikan tugas Kang PD untuk mencari partai koalisi dan pasangannya.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (DPP) secara resmi memberikan surat tugas pada Pudji Dewanto atau kang PD. Hal itu ditandai dengan ditunjukkannya surat tugas bernomor 1472/TG/DPP/2017 yang ditandatangani H. M. Arwani Thomafi, wakil ketua umum dan sekretaris jendral H. Arsul Sani, SH, M.Si tertanggal 25 Oktober 2017.
Setelah Panitia Pengawas Kabupaten (Panwaskab) Bojonegoro dilantik, berbagai persiapan terus dilakukan untuk mengawasi pelaksanaan Pilkada 2018 mendatang. Namun sampai saat ini rekrutmen Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) belum dilakukan.
Beberapa partai politik di Kabupaten Bojonegoro sudah mulai memanas mengusung Bakal Calon Bupati (Bacabup), termasuk DPD Partai Nasdem Bojonegoro.
Medio April 2017 kemarin, kampus UIN Sunan Ampel dihadapkan dengan kondisi percaturan politik mahasiswanya yang lumayan berkabut. Beberapa mahasiswa dari kubu selatan kurang sepakat dengan aturan Pra Pemilu Raya (Pemira) yang dibuat KPU. Karena memiliki indikasi menghalangi kubu tersebut masuk dalam partisipasi demokrasi kampus. Hal tersebut memunculkan beberapa keributan. Salah satunya bentrokan yang terjadi ketika pihak yang diuntungkan oleh regulasi—untuk tidak mengatakan se-pihak dengan golongan yang masih/sedang berkuasa—mengusung calon ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas dengan istilah kerennya Presiden Mahasiswa sedang melakukan kampanye terbuka di lingkungan kampus. Kampanye tersebut berakhir dramatis karena dibubarkan oleh mahasiswa yang kontra dengan aturan yang telah dibuat KPU.
Dengan melihat kondisi teknologi yang semakin berkembang dengan pesat dan semakin liar ditengah masyarakat, Relawan Tekhnik Ilmu Komputer (RTIK) Bojonegoro menggelar seminar untuk minimal menanggulangi tehnologi tersebut.