Melalui Surat Keputusan nomor 7/2021, Gubernur Khofifah menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa Timur. 11 kabupaten/kota ditetapkan untuk menerapkan PPKM yang mencakup beberapa poin penting.
Mulai 11 Januari 2021, pemerintah pusat memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk wilayah dengan angka kasus Covid-19 yang tinggi. Sedangkan di wilayah Kabupaten Bojonegoro, Bupati Bojonegoro mengeluarkan surat edaran (SE) untuk pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mulai tanggal 8 Januari 2021.
Sebagaimana amanat yang tertuang dalam instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021, terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran covid-19 yang telah disahkan pada Rabu (6/1/2021).
Disahkannya Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 98 tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), disambut gembira seluruh PPPK termasuk di Bojonegoro. Namun para honorer K2 di Kota Ledre masih menunggu pemberkasan.
Diduga depresi, salah satu pasien shelter Pemerlu Layanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bojonegoro, asal Surabaya (LS) melarikan diri dari ruang rehabilitasi, Selasa, (04/08/2020).
Hingga saat ini nasib ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) belum ada kepastian, padahal beberapa waktu lalu ratusan PPPK tersebut megikuti tes untuk rekrument di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bojonegoro.
Persoalan nasib honorer Kategori II (K2) Paguyuban Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) Dinas Pendidikan (Diknas) Kabupaten Bojonegoro, terus bergulir. Pasca mengadu ke DPRD, wakil rakyat akan memanggil Diknas dan mempertanyakan ke kementerian terkait.
Nasib honorer kategori II (K2) yang tergabung dalam Paguyuban Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) Dinas Pendidikan (Diknas) Kabupaten Bojonegoro sampai sekarang ini belum ada kejelasan. Sehingga para guru mendatangi kantor DPRD Kabupaten Bojonegoro, untuk dibantu kepastian nasibnya ke depan.
Pelaksanaan seleksi PPPK Tahap II yang sudah berbulan-bulan tertunda dipastikan kembali mundur sampai September.
Rapat koordinasi perdana tim penyusun PPKD (Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah) Bojonegoro mulai bergerak. Hal itu setelah tim memiliki kekuatan hukum dari SK Bupati Bojonegoro.