Sebanyak 1.290 Panitia Pengawas Suara (PPS) dan 84 Panitia Pengawas Kecamatan (PPK) dari seluruh desa dan kecamatan di Kabupaten Bojonegoro dilantik di Alun-Alun Kabupaten Bojonegoro, Rabu (8/3/2018). Pelantikan tersebut langsung dipimpin oleh ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bojonegoro, Abdim Munib.
Kinerja dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pilkada serentak 2018 dinilai oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sudah bagus dan semua bekerja secara baik. Evaluasi itu dilakukan atas dasar undang-undang yang berlaku.
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bojonegoro resmi melantik 1290 Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan 84 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk pemilu nasional 2019. Kamis (8/3/2018) di Alun-Alun Kota Bojonegoro.
Rencananya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang ada di desa akan diperpanjang sekaligus Pemilu 2019. Namun untuk ketua PPK dimungkinkan tidak masuk nominasi dan bisa saja diganti.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan memulai kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) pada 20 Januari 2018. Kegiatan ini dilakukan serentak di daerah yang akan menggelar Pilkada serentak, termasuk Kabupaten Bojonegoro.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro melaksanakan pelantikan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro 2018, Kamis (23/11/2017).
Pelaksanaan perekrutan PPK dan PPS yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro menjadi sorotan Panitia Pengawas Kabupaten (Panwaskab) Bojonegoro. Setidaknya Panwaskab di Kota Ledre menemukan tujuh pelanggaran.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro memastikan tiga orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terpilih diganti. Setelah mereka didapati masuk Daftar Calon Tetap (DCT) pemilihan legislatif 2014, sehingga tidak bisa menduduki jabatan tersebut.
Kementrian Agama (Kemenag) Bojonegoro mengklaim, bahwa pihaknya sampai saat ini belum menerima laporan terkait guru sertifikasi maupun PNS dibawah naungannya menjadi anggota PPK atau PPS di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro.
Mundurnya dua pendamping desa di Tenaga Pendamping Profesional Masyarakat Desa (TPPMD) disayangkan Pendamping Ahli (PA) Kabupaten Bojonegoro. Sehingga tenaga pendamping di Kota Ledre itu akan memberikan masukan kepada koordinator Pendamping Wilayah (KPW) Jawa Timur.