Pengiriman alat berat (absorber dan selexol) yang dilakukan PT. Rekayasa Industri (Rekind), terpaksa berhenti sementara waktu. Pasalnya perjalanan alat Eksploitasi Gas yang ada di lapangan Jambaran Tiung Biru (JTB) Bojonegoro ini, harus menunggu perbaikan rel Kereta Api (KA) yang akan dilewati.
Sebanyak 4 proyek besar sektor hulu minyak dan gas (Migas) di kawasan SKK Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa) diharapkan tuntas sesuai jadwal yang ditetapkan.
Proyek Pengembangan Lapangan Gas Unitisasi Jambaran-Tiung Biru yang dikelola oleh PT Pertamina EP Cepu, menunjukkan kinerja yang progresif dari aspek konstruksi,drilling maupun skema project financing. Progres konstruksi Gas Processing Facility (GPF) telah melampaui target progres di angka 25% atau lebih cepat 1% dari target 24% di semester I tahun 2019.
Melewati kuartal ke-2 tahun 2019, proyek Pengembangan Lapangan Gas Unitisasi Jambaran-Tiung Biru yang dikelola oleh PT Pertamina EP Cepu (PEPC), menunjukkan kinerja yang progresif dari aspek konstruksi,drilling maupun skema project financing_.
PT Pertamina EP Cepu (PEPC) kembali mencatat milestones guna mencapai target pengeboran 6 sumur pengembangan dan 1 sumur P&A di Lapangan Gas Unitisasi Jambaran-Tiung Biru (JTB). Pencapaian tersebut ditandai dengan Penandatanganan Perjanjian Pengadaan Drilling Rig Services untuk Proyek Jambaran-Tiung Biru antara PEPC dengan Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI).
Pengerjaan proyek pada tahun 2018 saat ini masih diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Diperkirakan hasil audit proyek tersebut keluar pada Mei atau Juni 2019 mendatang.
Pembayaran rekanan atau kontraktor yang mengerjakan proyek pada tahun 2018 lalu masih belum jelas. Proyek tersebut benar-benar terancam gagal bayar.
Ketua Forum Kontraktor Bojonegoro Kunto Prasetyo mengatakan, pihaknya bakal mendatangi Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Kabupaten Bojonegoro, Rabu (20/2/2019) besok.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mewacanakan pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) pada anggaran tahun 2019 ini. Namun, hal itu masih akan dilakukan beberapa review (ulasan).
Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang pada pokoknya menyatakan untuk mengharuskan Wajib Pajak yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPn), untuk melaporkan usahanya pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).