Ketua Forum Kontraktor Bojonegoro Kunto Prasetyo mengatakan, pihaknya bakal mendatangi Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Kabupaten Bojonegoro, Rabu (20/2/2019) besok.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mewacanakan pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) pada anggaran tahun 2019 ini. Namun, hal itu masih akan dilakukan beberapa review (ulasan).
Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang pada pokoknya menyatakan untuk mengharuskan Wajib Pajak yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPn), untuk melaporkan usahanya pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
Pengerjaan Proyek Irigasi di Jalan Serma Abdullah Desa Pacul, Kecamamatan/Kabupaten Bojonegoro diduga mandek. Lantaran tidak ada pengerjaan di lokasi proyek tersebut, Senin (28/1/2019).
Ketua Komisi D DPRD Bojonegoro, Muhammad Fauzan menjelaskan, proyek yang gagal bayar pada tahun 2018 bakal dibayar pada 23 Februari mendatang.
Proyek yang gagal bayar pada 2018, ternyata ada yang pengerjaannya belum selesai. Namun pengerjaan proyek tersebut bakal diperpanjang selama 50 hari.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro saat ini sedang mencari solusi, terkait belum terbayarnya rekanan kontraktor yang sudah menyelesaikan proyek di tahun 2018.
Akibat pengerjaan proyek yang terancam gagal dibayar, Forum Kontraktor bakal melakukan aksi unjuk rasa (Unras) di kantor DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Selasa (8/1/2019).
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro, Ibnu Soeyuti menanggapi belum terbayarnya rekanan kontraktor yang sudah menyelesaikan proyek pada tahun 2018.
Sejumlah proyek yang sudah selesai dikerjakan oleh Kontraktor pada tahun 2018 terancam gagal bayar. Akibatnya, para kontraktor resah serta akan melakukan demo ke Pemkab dan DPRD Bojonegoro.