Dugaan pungutan liar (Pungli) senilai Rp380 juta yang dilakukan oknum pegawai negeri sipil (PNS) di RSUD dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro belum jelas. Sampai saat ini dugaan tersebut masih mengambang, dan belum ada tindakan tegas dari pihak manapun.
Satreskrim Polres Bojonegoro mulai mendalami dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum pegawai negeri sipil (PNS) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro, dengan iming-iming meloloskan sebagai CPNS.
Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro menanggapi pemberitaan terkait dugaan penipuan atau pungutan liar (pungli) yang melibatkan salah satu oknum pegawainya, berinisial W. Dalam klarifikasinya, pihak rumah sakit menegaskan bahwa dugaan tindakan tersebut merupakan perbuatan pribadi dan tidak ada kaitannya dengan institusi.
Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro segera melakukan pemanggilan terhadap Direktur RSUD Sosodoro Djatikoesoemo. Pemanggilan ini, untuk mengklarifikasi dugaan pungutan liar (Pungli) terhadap sejumlah tenaga medis magang yang dijanjikan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Usai dilaporkan ke Polisi atas dugaan pungutan liar (Pungli) terhadap wali murid, perwakilan sekolah dan Komite Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Kasiman, Kabupaten Bojonegoro membuka suara.
Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Kasiman, Kabupaten Bojonegoro dipolisikan sejumlah wali murid gegara dugaan pungutan liar (Pungli) yang terjadi di satuan pendidikan tersebut.
Eks. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Kadisdagkop-UM) Kabupaten Bojonegoro, Sukaemi diperiksa Satreskrim Polres Bojonegoro atas dugaan gratifikasi pendirian toko modern, Rabu (26/2/2025).
Satreskrim Polres Bojonegoro melakukan penyelidikan dugaan gratifikasi dan pungutan liar (Pungli) terhadap pendirian toko modern di Kabupaten Bojonegoro. Penyidik telah memanggil sejumlah pihak dalam dugaan gratifikasi tersebut.
Polemik besaran biaya pendaftran pengurusan Pendafaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa Kedungrejo, Kecamatan Kedungadem yang dilaporkan Ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro masih berlanjut. Bahkan untuk menggali data lebih lanjut terkait polemik itu, Senin (9/3/2020) kemarin pihaknya memanggil beberapa pihak.
Mantan Kepala Desa (Kades) Kedungrejo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, Moh Hari Wahyudi angkat bicara terkait pembayaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang menyangkut dirinya. Ia menjelaskan terkait PTSL sudah selesai dan tidak perlu diperdebatkan lagi.