Skip to main content
Space Iklan

Category : Tag: Reformasi

Dua Pejabat Kemenag Bojonegoro Dilantik Daring, Tekankan Profesionalitas dan Amanah

Dua Pejabat Kemenag Bojonegoro Dilantik Daring, Tekankan Profesionalitas dan Amanah

Dua pejabat di lingkungan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bojonegoro resmi dilantik dalam sebuah prosesi yang digelar secara daring. Pelantikan Dua pejabat, yakni Mokhamad Askhuri, S. Pd., M. Pd., sebagai Kepala MIN 2 Bojonegoro, dan Darwadi, S.Pd., sebagai Kepala MAN 5 Bojonegoro, menjadi bagian dari penguatan struktur organisasi sekaligus upaya peningkatan kinerja pelayanan publik di lingkungan Kemenag, Selasa (21/4/2026).

Reformasi Pendidikan Digenjot, Prabowo Ingin 300 Ribu Sekolah Diperbaiki

Reformasi Pendidikan Digenjot, Prabowo Ingin 300 Ribu Sekolah Diperbaiki

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mendorong reformasi besar di sektor pendidikan, mulai dari perbaikan infrastruktur hingga transformasi sistem pembelajaran berbasis digital. Pemerintah menargetkan renovasi hingga 300 ribu sekolah dalam lima tahun ke depan. Program tersebut akan dilakukan secara bertahap sebagai bagian dari percepatan peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Kakanwil Kemenag Jatim Dorong ASN Bojonegoro Tingkatkan Kinerja dan Integritas

Kakanwil Kemenag Jatim Dorong ASN Bojonegoro Tingkatkan Kinerja dan Integritas

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro menggelar kegiatan Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka peningkatan kualitas kinerja pegawai.Kegiatan pembinaan yang dipusatkan di Aula Atas Kemenag Bojonegoro ini diikuti sekitar 300 peserta yang terdiri dari ASN, kepala madrasah, penghulu, penyuluh, pengawas, serta pejabat struktural di lingkungan Kemenag Bojonegoro, Kamis (10/2/2026).

PDIP Bojonegoro Tolak Wacana Pilkada Tidak Langsung, Dinilai Ancam Demokrasi

PDIP Bojonegoro Tolak Wacana Pilkada Tidak Langsung, Dinilai Ancam Demokrasi

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Bojonegoro menolak wacana penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara tidak langsung yang kembali mencuat dengan alasan efisiensi anggaran. Wacana tersebut dinilai keliru dan berpotensi merusak prinsip dasar demokrasi.