Meskipun Kepala Desa (Kades) Sukosewu, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro, WP sudah ditahan Polres Bojonegoro kasus tindak korupsi, namun pihak kepolisian belum bisa memastikan jumlah kerugian akibat perbuatan WP.
Kepala Desa (Kades) Sukosewu, WP ditahan Polres Bojonegoro setelah dilakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap yang bersangkutan. Kades perempuan di Kecamatan Sukosewu,Kabupaten Bojonegoro itu diduga melakukan tidak pidana korupsi dana desa.
Kasus dugaan korupsi Dana Desa (DD) di Desa Pragelan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro, mendapat sorotan dari Forum Kedaulatan Masyarakat Bojonegoro (FKMB), yang menilai pengusutan kasus tersebut lambat.
Jika dalam waktu dekat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Asri Dharma Sejahtera (ADS) jadi gelar, maka kemungkinan besar salah satu agendanya membahas posisi Direktur Utama (Dirut). Sebab, masa jabatan Dirut habis tahun ini.
11 Kepala daerah di Jawa Timur (Jatim) terciduk KPK karena melakukan korupsi. Nasib mereka kini ada yang masih di sel tahanan atau tahap pemeriksaan. Jawa Timur seakan-akan 'panen' pejabat atau kepala daerah yang diamankan KPK.
Harapan untuk bersih dari kasus Korupsi di Kabupaten Bojonegoro belum tercapai. Pasalnya, dalam kurun waktu Januari-September 2018 ini setidaknya ada 3 pejabat publik terjerat kasus korupsi.
Persaingan Partai Politik (Parpol) dalam mengaet bakal calon legislatif (bacaleg) untuk merebut kursi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro tidak semudah membalikkan telapak tangan.
Meskipun Pemilihan Legislatif (Pileg) akan berlangsung pada tahun 2019 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro sudah membuka pendaftaran tanggal 4 sampai 17 Juli 2018. Perlu diingat, bagi mereka yang terlibat kasus korupsi, KPU memastikan tidak boleh daftar pada Pileg tahun 2019.
Relawan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bojonegoro menggelar acara nonton bareng film 'Menolak Diam' dan buka puasa bersama bertempat di Akes Rajekwesi Bojonegoro, dilaksanakan pada hari ini, Kamis, (31/5/2018).
Tidak sedikitnya dana yang dikelola oleh pemerintah desa, membuat banyak pendamping ditugaskan membantu penggunaan dana tersebut. Sehingga perlunya evaluasi untuk pendamping desa sangat dimungkinkan, terutama pihak kecamatan, karena banyaknya kepala desa di Kabupaten Bojonegoro yang tersandung hukum dugaan kasus korupsi dana di desa.