Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali memberikan kabar baik bagi para wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Jawa Timur, dua program unggulan terkait pajak kendaraan diperpanjang dan diberlakukan dalam periode yang berbeda.
Pelayanan publik terus ditingkatkan Pemkab Bojonegoro untuk masyarakat. Kini, kendaraan roda dua dan empat yang berplat nomor S Bojonegoro digratiskan parkir.
Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memberikan keringanan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) serta pembebasan pajak daerah menyasar 878.392 Obyek Pajak.
Program pembebasan dan keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bukan sekadar program reguler Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selain dimanfaatkan warga, program ini menguatkan fiskal daerah.
Pemerintah Provinsi (Pemrov) Jawa Timur kembali meluncurkan program pembebasan pajak kendaraan bermotor 2025. Kali ini berlangsung 14 Juli 2025 hingga 31 Agustus 2025.
Pasca libur panjang Hari Raya Idul Fitri 1446 H/ 2025 M, ribuan warga menyerbu Kantor Samsat Kabupaten Bojonegoro. Mereka rela mengantre panjang untuk melakukan pembayaran pajak dan administrasi kendaraan lainnya, Selasa (8/4/2025).
Ratusan kendaraan, baik roda dua maupun empat tampak memadati area Jl. Teuku Umar No.141 Kepatihan Bojonegoro. Lebih tepatnya, mereka mengantre untuk bisa daftar ke Kantor Samsat guna membayar pajak kendaraan.
Program Gubernur Jawa Timur perihal insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yakni pembebasan sanksi administratif PKB dan BBNKB hingga bebas PKB progresif, rupanya dimanfaatkan betul oleh warga masyarakat yang ada di Kabupaten Bojonegoro.
Sebanyak 8000 warga Kabupaten Bojonegoro telah memanfaatkan program pemutihan yang digelar oleg Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa. Dari 8000 pemohon, rerata mereka terkena sanksi administratif atau telat membayar pajak kendaraannya.
Puluhan driver ojek online (Ojol) di Kabupaten Bojonegoro berbondong-bondong mendatangi Kantor Bersama (KB) Samsat setempat. Hal tersebut, bertujuan untuk mencoba kebijakan yang diberikan oleh Gubernur Jawa Timur, yakni pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi Mikrolet dan Ojol.