Pemkab Bojonegoro terus menata kota untuk memberi kenyamanan publik dengan tetap memperhatikan lingkungan. Salah satunya dengan rencana pembangunan lima taman perbatasan yang berfungsi sebagai wajah baru sekaligus ruang terbuka hijau (RTH) di titik-titik strategis. Titik lokasi taman berada di daerah perbatasan langsung dengan kabupaten tetangga.
Kabupaten Bojonegoro mencatat sejarah sebagai daerah pertama di Jawa Timur yang dipercaya menjadi tuan rumah Gala Dinner dan Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik “KI Award” Tahun 2025 Provinsi Jawa Timur.
Kabupaten Bojonegoro dinilai mempunyai capaian membanggakan di biang komunikasi publik. Ada lompatan kinerja bidang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Bojonegoro, yakni dari nilai C ke nilai A.
Komitmen terhadap transparansi terus diperkuat oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro bersama Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur melalui sarasehan bertajuk Medhayoh Keterbukaan Informasi Publik 2025.
Pemerintah yang akuntabel, transparan dan informatif menjadi hal mendasar dalam keterbukaan informasi publik (KIP). Sistem ini akan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, PT. Asri Dharma Sejahtera Tahun 2022, dengan ini tim pengadaan jasa kontruksi melakukan lelang terbuka dengan kualifikasi pekerjaan sebagai berikut :
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menerima penghargaan di bidang keterbukaan informasi publik di ajang Komisi Informasi (KI) Award 2021.
Prestasi besar dam luar biasa diraih oleh Desa Kedungsumber, Kabupaten Bojonegoro karena berhasil menempati posisi 9 dari 10 Desa terbaik dalam Apresiasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik se - Indonesia.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bojonegoro mengklaim keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Bojonegoro sudah tercukupi. Meski begitu, DLH juga memfokuskan penanaman pohon dengan di setiap kecamatan.
Meski sudah diatur dalam UU No 22 Tahun 2009 pasal 137 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ,) telah diatur bahwa mobil barang dilarang untuk angkutan orang, mengingat secara pengertian antara mobil barang dengan penumpang jelas berbeda.