Tunjangan Hari Raya alias THR, salah satu hal yang paling ditunggu-tunggu saat bulan Ramadhan sudah datang. Namun, karena satu dan lain hal, terkadang THR tidak turun seperti yang sudah Anda harap dan perhitungkan sebelumnya.
Tidak adanya anggaran untuk Tunjangan Hari Raya (THR) bagi guru K-2 dan non K-2, dibenarkan pihak Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Kabupaten Bojonegoro. Meski selama ini mereka dapat tunjangan kinerja yang hanya bisa dicairkan setiap tiga bulan sekali. Berbeda dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tahun ini THR-nya naik.
Ribuan guru non PNS di bawah naungan Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro, dipastikan gigit jari karena tidak mendapat Tunjangan Hari Raya (THR). Sebab, tidak adanya anggaran itu bagi 3.174 guru K-2 maupun non K-2 yang ada di Bojonegoro.
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Bojonegoro melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke beberapa perusahaan. Sidak ini dilakukan, untuk memastikan semua karyawan telah menerima Tunjangan Hari Raya (THR) maksimal H-7 Hari Raya Idul Fitri.
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Bojonegoro menekan pemilik usaha atau perusahan, memberika Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para pekerja berupa uang tunai. Pemberian THR dalam bentuk uang tersebut, sebagai upaya mengantisipasi potensi gejolak yang mungkin muncul akibat dari ketentuan dalam pembayaran THR.
Pemkab Bojonegoro melalui Disperinaker membentuk tim khusus memantau pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi karyawan perusahaan swasta di Kota Ledre. Hal tersebut dilakukan agar perusahaan swasta bisa membayarkan THR bagi karyawannya tepat waktu.
Usai lebaran, harga emas batangan atau Logam Mulia milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) naik tipis Rp1.000. Harga buyback juga naik Rp1.000 per gram.
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dispreinaker) Kabupaten Bojonegoro, mendapat aduan adanya perusahaan 'Nakal'. Yang mana, memperhentikan karyawanya sebelum bulan puasa, untuk mencegah agar pihak perusahaan tidak banyak mengeluarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para karyawan.
Setelah dibuka pada tanggal 10 Juni 2017 lalu, sampai saat ini belum ada karyawan yang melapor ke Pos pengaduan THR yang berada di Kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Bojonegoro, tepatnya di Jalan Basuki Rahmat.
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Bojonegoro benar-benar mengawasi penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR). Perusahaan yang terlambat memberikan THR kepada karyawan akan dikenakan denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayarkan perusahaan kepada karyawan.