Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Bojonegoro, membuka posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1442 Hijriah. Buruh yang hak THR-nya tidak terpenuhi, bisa mengadu ke posko pengaduan yang berada di Kantor Disperinaker.
Dalam upaya mencegah penyebaran covid-19 yang semakin masif di Kota Migas, ada beberapa cara yang dilakukan, salah satunya dengan membuka layanan screening terhadap virus ini, yakni layanan pemeriksaan rapid antigen secara drive thru.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menyiapkan posko pengaduan dan bersedia memfasilitasi dialog perusahaan dengan perwakilan karyawan, jika nantinya ada pekerja yang komplain mengenai Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2020. Namun sampai saat ini belum ada pekerja yang menyampaikan aduan kepada posko tersebut.
Jelang Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Bojonegoro membuka posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) sejak Senin (11/5/2020) kemarin.
Kabar gembira untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bojonegoro, pada bulan Mei ini sebelum hari raya Idul Fitri, para ASN bakal menerima Tunjangan Hari raya (THR) yang sudah dianggarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro.
Libur Lebaran terasa sangat menyenangkan apalagi Anda mendapat dana tambahan dari tunjangan hari raya. Kapan lagi Anda bisa mengunjungi tempat wisata, makan di luar, berbelanja bersama keluarga tanpa memikirkan pekerjaan dan uang?
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Bojonegoro memastikan pemberian hak tunjangan hari raya (THR) terpenuhi. Sebab, sampai Sabtu(25/5/2019), Disperinaker tidak menerima laporan terkait masalah THR.
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Bojonegoro, membuka Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk memastikan hak-hak karyawan dipenuhi oleh perusahaan.
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Bojonegoro menekan pemilik usaha atau perusahan, memberika Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para pekerja berupa uang tunai. Pemberian THR dalam bentuk uang tersebut, sebagai upaya mengantisipasi potensi gejolak yang mungkin muncul akibat dari ketentuan dalam pembayaran THR.