Anggaran Biaya Tambahan (ABT) sebesar Rp5,783 triliun yang diusulkan Kementerian Agama untuk pembayaran tunjangan profesi guru dan dosen lulusan Pendidikan Profesi Guru dan Sertifikasi Dosen tahun 2025 sudah siap dicairkan. ABT yang sebelumnya sudah disetujui Komisi VIII dan Kementerian Keuangan tersebut kini sudah masuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Agama.
Kabar baik untuk guru dan dosen dibawah Kementerian Agama (Kemenag) RI. Usulan tambahan anggaran yang diajukan Kementerian Agama untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan dosen telah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan.
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Raudhatul Athfal (RA) hari ini sudah bisa dicairkan secara bertahap. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk membayar gaji guru non-ASN atau guru honorer yang belum memiliki sertifikasi.
Kementerian Agama (Kemenag) RI mulai mencairkan secara bertahap Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi Guru Pendidikan Agama pada Sekolah, termasuk lulusan PPG 2025. Dirjen Pendidikan Islam Amien Suyitno mengatakan percepatan pencairan TPG ini menjadi komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru.
Yang ditunggu-guru guru di lingkungan madrasah di bawah nanungan Kementerian Agama akhirnya datang juga. Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru madrasah akan dicairkan secara bertahap mulai pekan ini.
Komitmen Kementerian Agama dalam memprioritaskan penyelesaian persoalan gaji dan jenjang karier guru madrasah, khususnya di sektor swasta, ditegaskan Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i. Hal ini menjadi bahasan krusial dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI mengenai pembahasan anggaran dan program kerja tahun 2026 di Senayan, kemarin.
Komisi VIII DPR RI menyetujui hasil rekonstruksi dan relaksasi efisiensi anggaran Kementerian Agama tahun anggaran 2025, termasuk tambahan belanja pegawai yang diajukan pemerintah. Kesepakatan ini tercapai dalam Rapat Kerja yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Ruang sidang Pengadilan Negeri Bojonegoro kembali menjadi saksi dari kasus yang mencengangkan publik. Seorang pria berinisial HM, warga Desa Pilanggede, Kecamatan Balen, duduk di kursi pesakitan dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Ia didakwa merekrut dan memberangkatkan calon pekerja migran secara ilegal ke luar negeri sejak 2017.
Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bulan Januari dan Februari 2022 belum cair. Pemkab Bojonegoro terus berusaha minta persetujuan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Fokus penanganan virus Corona di semua daerah semakin masif dilakukan, termasuk pemotongan TPP PNS untuk penanggulangan Covid-19 di Bojonegoro. Sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro meminta TPP PNS tersebut tidak dipotong.