Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) selama 7 tahun, di 28 Kecamatan yang ada di Bojonegoro, jumlah cukup fantastis yakni mencapai 10 milyar lebih (10.122.213.) Namun dari jumlah itu tunggakan pajak tersebut ada beberapa kecamatan yang tunggakan PBB-P2 mencapai angka Rp4 miliar lebih.
Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro tidak selalu berjalan mulus. Ternyata, ada Kecamatan yang bandel menyetorkan PBB-P2. Bahkan kecamatan tersebut tiga tahun belakangan ini masih punya tunggakan diantaranya adalah Kecamatan Bojonegoro, Kalitidu, Gayam, Dander, Kapas, Padangan, Trucuk, Baureno dan Sumberrejo. Dari data yang diperoleh blokBojonegoro.com sembilan kecamatan tersebut tercatat tiga tahun terakhir mulai 2016, 2017 dan 2018 selalu menunggak PBB-P2.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro melalui Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) berhasil meminta atau memulihkan tunggakan dari penunggak senilai Rp2.068.102.076 (2 miliar lebih) periode 2018.
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bojonegoro akan menertibkan pelanggan yang bandel. Setidaknya ada 300 lebih pelanggan saat ini nunggak iuran. Akibatnya, operasional perusahaan pelat merah itu tersendat, karena nilainya hampir Rp.1 Miliar.
Pada tahun ini Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bojonegoro menargetkan 3.220 sambungan rumah untuk bisa terlayani oleh PDAM. Pemerintah Pusat memang menargetkan untuk pelanggan bisa terus meningkat setiap tahunnya.
Jumlah tunggakan pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bojonegoro pada pertengahan tahun 2017 terbilang sangat tinggi. Tercatat dari data yang didapatkan, ratusan pelanggan tidak membayar air PDAM.