Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, tengah mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) agar mengalokasikan anggaran untuk tunjangan insentif kepada Guru Tidak Tetap (GTT) di lingkup Kementerian Agama (Kemenag) Bojonegoro.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Dinas Pendidikan Bojonegoro, berencana memberikan tambahan penghasilan (Tamsil) bagi Guru Tidak Tetap (GTT).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro akan mencairkan Tunjangan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di bawah naungan Dinas Pendidikan (Disdik) pekan depan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bojonegoro,Nurul Azizah, angkat bicara terkait kenaikan tunjangan para wakil rakyat yang sudah diundangkan. Nurul menegaskan, jika proses kenaikan tunjangan sekarang ini, tidak serta merta dilakukan.
Ramai menjadi pembicaraan, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menegaskan bawa kenaikan tunjangan anggota DPRD Bojonegoro telah diproses sejak sebelum Pandemi Covid-19.
Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, tahun 2020 ada kenaikan.
Fokus penanganan virus Corona di semua daerah semakin masif dilakukan, termasuk pemotongan TPP PNS untuk penanggulangan Covid-19 di Bojonegoro. Sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro meminta TPP PNS tersebut tidak dipotong.
- Kabar bakal adanya kenaikan tunjangan bagi Guru Tidak Tetap (GTT) Bojonegoro memang cukup menggembirakan. Walaupun begitu, kinerja GTT harus ditingkatkan kembali sekaligus SDM yang ada itu harus benar membangun dunia pendidikan di Bojonegoro lebih berkarakter.
Tunjangan Guru Tidak Tetap (GTT) dibawah naungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bojonegoro akan ada kenaikan yang signifikan, kabar tersebut tentunya disambut gembira para GTT.
Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Provinsi Jatim Wilayah Bojonegoro-Tuban mengklaim tidak ada guru SMA dan SMK yang mengembalikan sebagian Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) yang diterima pada 2018 lalu.