Jalan Raya Bojonegoro-Nganjuk ambles tiga kali, hal tersebut membuat Kepala Kecamatan Temayang, melakukan koordinasi kepada PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur, untuk segara mengambil langkah.
Berkenaan dengan tanah ambles yang terjadi di jalan raya Bojonegoro-Nganjuk, sekitar bulan Januari 2017, hingga kini kondisi tersebut belum mendapatkan penanganan, Senin (6/3/2017). Padahal, hal itu bisa membahayakan para pengendara saat melintas.
Kondisi jalan ambles di sekitar area jembatan waduk pacal Kecamtan Temayang Kian Parah, kondisi tersebut diakibatkan intensitas hujan yang tinggi terjadi sepekan terakhir ini yang mengguyur wilayah setempat.
Hujan deras yang mengguyur sebagain wilayah Kecamatan Temayang, membuat jalan raya Bojonegoro - Nganjuk ambles. Tepatnya, di dekat jembatan Waduk Pacal, Rabu (1/2/2017). Jalan ambles hampir separuh bahu jalan, yang mengakibatkan pengguna jalan menggunakan sistem buka tutup.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tidak mau kecolongan lagi adanya lingkungan yang rusak, akibat penambangan ilegal. Pasalnya di Kota Ledre terdapat sekitar 12 titik tambang yang terbengkalai setelah dimanfaatkan proyek EPC beberapa waktu lalu.
Dikeluarkannya izin rekomendasi tiga tambang di Kabupaten Bojonegoro dirasa sudah sesuai regulasi. Pasalnya sudah dilakukan verifikasi oleh tim sesuai SK Bupati nomor 188/284/KEP/412.11/2016, untuk menyikapi surat dari Provinsi Jawa Timur.
Keluarnya rekomendasi izin pertambangan di Kabupaten Bojonegoro dipertanyakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Rencananya, dalam bulan ini wakil rakyat akan memanggil Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, untuk mengklarifikasi keluarnya rekomendasi tersebut.
Musim penghujan ini banyak pedagang rambutan dadakan banyak ditemui di sepanjang jalan protokol Bojonegoro, di antaranya di Jalan Teuku Umar, Jalan Diponegoro dan Jalan Ahmad Yani. Umumnya mereka menggelar dagangan di atas motor dan mobil.
Setidaknya ada tiga lokasi tambang di Kabupaten Bojonegoro yang keluar izin bertambangannya. Namun tiga titik tersebut diduga tidak masuk Rancangan Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW), sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro akan mempertanyakan hal itu.
Aneh memang, gedung menjulang Pemkab Bojonegoro yang belum setahun ditempati dindingnya mulai mengelupas atau terlepas di beberapa bagian. Jika tidak segera dievaluasi dan diperbaiki, maka bisa membahayakan orang yang melintas atau berada di bawahnya.