Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bojonegoro, mengalami peningkatan signifikan sepanjang tahun 2025. Berdasarkan data Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro, jumlah perkara perceraian ASN naik dari 27 perkara pada 2024 menjadi 45 perkara pada 2025.
Suasana Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda 2025 di halaman Gedung Putih Pemkab Bojonegoro Selasa (28/10/2025) pagi, sempat tegang. Sebab, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono terlihat menegur keras Aparatur Sipil Negara (ASN) yang meninggalkan upacara sebelum acara resmi ditutup.
Komando Distrik Militer (Kodim) 0813 Bojonegoro kembali menggelar kegiatan Peningkatan Kemampuan (Katpuan) Aparat Komando Kewilayahan (Apkowil) Tersebar Tahun 2025. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Ahmad Yani Markas Kodim setempat ini diikuti oleh seluruh Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari Koramil dan Posramil jajaran Kodim 0813 Bojonegoro.
Upaya membangun desa yang inklusif dan berkeadilan sosial terus digencarkan oleh Tim Inklusi Pimpinan Daerah (PD) ‘Aisyiyah Kabupaten Bojonegoro. Melalui Pelatihan Penguatan Perspektif GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) bagi aparat desa, kegiatan yang digelar selama dua hari, Jumat–Sabtu (17–18 Oktober 2025) di Aston City Hotel Bojonegoro ini menjadi ruang penting untuk memperkuat pemahaman dan kesadaran para perangkat desa serta ketua BPD dari 46 desa di Bojonegoro.
Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan kebutuhan71 ribu formasi Penyuluh Agama Islam ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi. Formasi ini tersebar di seluruh provinsi untuk Penyuluh Agama Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama.
Sebanyak 500 aparat gabungan bakal diterjunkan untuk pengamanan pada konser Dewa 19 yang bakal berlangsung pada 27 September mendatang di Stadion Letjen Soedirman, Bojonegoro.
Kondisi Lapas Kelas II A Kabupaten Bojonegoro semakin mengenaskan. Benar-benar over kapasitas. Sebab, idealnya, bangunan lama di Jalan Diponegoro, Kota Bojonegoro itu hanya muat 133 warga binaan pemasyarakatan (WBP).
Aparatur desa merupakan pilar utama dalam pemerintahan desa yang dapat menjadi motor penggerak kemajuan desa. Karena itu, Wakil Bupati Bojonegoro Budi Irawanto berharap seluruh aparatur desa dapat terus meningkatkan wawasannya dapat memenuhi tata kelola desa dan pelayanan administrasi. Selain itu juga diharapkan mampu memberikan inovasi dalam pembangunan desa.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro berupaya secara berkala meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pembinaan dan monitoring dalam meningkatkan kualitas pelayanan, serta peningkatan profesionalitas aparatur.
Sebagai aparatur pemerintah secara otomatis melekat dengan tanggungjawab, yang antara lain pertama tanggungjawab sebagai pelaksana undang-undang, kedua tanngungjawab sebagai pelaksana anggaran, dan yang ketiga tanggungjawab sebagai pelaksana kegiatan sesuai tupoksinya. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menggelar pembinaan aparatur pemerintahan sebagai langkah optimalisasi pelayanan.