Bupati Bojonegoro Geram, Trotoar Rp50,8 Miliar Disebut Tak Sentuh Masalah Banjir Kota
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, secara terbuka menyampaikan ketidakpuasannya terhadap proyek pembangunan trotoar di sejumlah ruas jalan protokol Kota Bojonegoro.
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, secara terbuka menyampaikan ketidakpuasannya terhadap proyek pembangunan trotoar di sejumlah ruas jalan protokol Kota Bojonegoro.
Pemkab Bojonegoro menggelar apel Rabu pagi yang dirangkaikan dengan penyerahan Sertifikat Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) SuKMa e-Jatim Tahun 2025, Rabu (31/12/2025). Apel ini sekaligus menjadi momen refleksi dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di penghujung tahun 2025.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menggelar Forum Group Discussion (FGD) tentang strategi akhir pelaksanaan APBD 2025, persiapan APBD 2026, serta pemanfaatan Dana Abadi Daerah. FGD digelar di ruang Angling Darma, Gedung Pemkab Bojonegoro kemarin.
Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bojonegoro pada akhir tahun 2025 dikebut. Selain dari masing-masing dinas terkait, juga bersamaan skema BKK Desa (BKKD). Tampak di sejumlah desa di wilayah Kecamatan Kapas. Seperti di Desa Bogo, jalan akses warga akan dibangun dengan cor rigid. Total volume pembangunan jalan cor di desa tersebut mencapai 1.150 meter, dengan lebar 4 meter.
Program ekonomi berkelanjutan melalui Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri (GAYATRI) terus diperluas jangkauan penerimanya. Terbaru, Pemkab Bojonegoro mulai paket GAYATRI berupa kandang, pakan dan ayam kepada 5.000 keluarga penerima manfaat (KPM), yang dianggarkan melalui anggaran P-APBD 2025.
Menjelang berakhirnya tahun anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mulai menghitung ulang kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menyesuaikan rencana kerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tahun 2026.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memastikan pembangunan daerah akan tetap berjalan dengan baik. Adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA ) yang mencapai Rp 3 triliun di Tahun Anggaran (TA) 2025 menjadi salah satu strategi pemerintah dalam mempersiapkan kebutuhan anggaran di 2026. Kebijakan ini bentuk rencana dalam menyikapi transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dari pusat yang berkurang 30 persen dari APBD atau Rp 1,2 triliun.
Dana transfer dari pusat tahun 2026 diproyeksi berkurang hingga Rp 1,3 triliun, Pemkab Bojonegoro menegaskan komitmennya untuk tetap mengutamakan pembangunan untuk masyarakat di tengah tantangan fiskal yang dihadapi.
Dalam waktu dekat, anggaran sebesar Rp 806 miliar dari APBD Bojonegoro dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang tersebar di 320 desa. Mekanisme pembangunan melalui Bantuan Keuangan Kepada Desa (BKKD) yang bersifat khusus di bidang kebinamargaan meliputi jalan, jembatan dan sarana prasarana.
Gedung Sport Center dan Pendopo Balai Aspirasi Masyarakat senilai Rp20 Miliar bakal dibangun di kompleks perkantoran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro. Dua bangunan ini, ditargetkan selesai akhir tahun 2025 ini.