Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Bojonegoro tahun 2026 dan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) terdapat selisih anggaran hampir Rp1 Triliun, tepatnya Rp926 miliar.
Menjelang berakhirnya tahun anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mulai menghitung ulang kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menyesuaikan rencana kerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tahun 2026.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memastikan pembangunan daerah akan tetap berjalan dengan baik. Adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA ) yang mencapai Rp 3 triliun di Tahun Anggaran (TA) 2025 menjadi salah satu strategi pemerintah dalam mempersiapkan kebutuhan anggaran di 2026. Kebijakan ini bentuk rencana dalam menyikapi transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dari pusat yang berkurang 30 persen dari APBD atau Rp 1,2 triliun.
Mantan Bupati Bojonegoro, Suyoto, angkat bicara soal fenomena Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) yang tinggi dan terus berulang dalam pengelolaan anggaran Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Besarnya dana yang masih mengendap di APBD Bojonegoro disorot tajam oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Bahkan, ia mengkritik tajam terhadap fenomena dana daerah yang mengendap dalam jumlah besar di akhir tahun anggaran.
Kabupaten Bojonegoro telah menerima kucuran Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor Minyak dan Gas Bumi (Migas) sejak tahun 2019. Jumlahnya tidak main-main, selama hampir 7 tahun ini sekitar Rp14,3 triliun.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro mengkritik serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 yang baru menyentuh presentase 37 persen, atau hanya Rp2,8 Triliun dari total Rp7,8 Triliun.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyelenggarakan sosialisasi pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Desa (BKK Desa) yang bersifat khusus tahun anggaran 2025. Sosialisasi yang diikuti perwakilan dari 336 desa ini digelar Jumat (12/9/2025) di Pendopo Malowopati, Pemkab Bojonegoro.
Kabupaten Bojonegoro dipilih menjadi salah satu lokasi pelaksanaan studi lapangan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan VI dan VII Pola Kontribusi yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur pada Senin (11/8/2025) hingga Rabu (13/8/2025).
Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro tahun 2025 baru terserap 21,01 persen, atau senilai Rp1,1 Triliun dari total anggaran senilai Rp7,9 Triliun. Jumlah tersebut berdasarkan per tanggal 18 Juni 2025 lalu.