Bagi masyarakat di Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya, nama Abdul Wahid sudah tidak asing lagi. Sebab, ia dua periode menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro mulai 2004-2009 menjadi anggota dan tahun 2009-2014 menjadi wakil ketua, serta pada pemilu pertama di era reformasi tahun 1999 pernah juga mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif DPRD Provinsi Jatim untuk wilayah Bojonegoro, Tuban, Lamongan dan Gresik.
Meskipun proses klarifikasi dukungan bakal calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sudah berlangsung. Namun berbeda dengan pendaftaran bakal calon legislatif (Bacaleg) DPRD yang baru dibuka 4 Juli 2018 dengan didaftarkan partai politik (Parpol).
Menjelang persiapan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Bojonegoro sudah mulai membuka pendaftaran bakal calon legislatif (Bacaleg). Pendaftaran menjadi wakil rakyat dari partai berlambang Mercy di Kota Ledre dilakukan selama sebulan.
Ironi senantiasa melekat dengan Kabupaten Bojonegoro seiring dengan meningkatnya intensitas Industrialisasi Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Bumi Malowopati. Sebagai daerah lumbung Migas, Kota Ledre telah menyumbang produksi siap jual (lifting) Migas nasional secara signifikan.
Majunya Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Soehadi Moeljono menjadi bakal calon Bupati (Bacabup), membuat Bupati Bojonegoro, Suyoto harus mengisi Plt Sekda. Namun Kang Yoto masih merahasiakan nama pejabat yang pantas mengisi posisi strategis tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Soehadi Moeljono yang maju menjadi Bakal Calon Bupati Bojonegoro, dipastikan posisinya akan diisi pelaksana tugas (plt). Dimungkinkan posisi strategis di lingkup Pemkab Bojonegoro itu akan diisi Nurul Azizah, yang kini menjabat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bojonegoro.
Petugas panitia pemutakhiran data pemilih (PPDP) diimbau untuk melaksanakan tugasnya melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) secara benar dan sungguh-sungguh. Sehingga diperoleh data pemilih secara utuh.
Sesuai Perbup Nomor 31 Tahun 2017 tentang lokasi yang dilarang untuk atribut. Banner sosialisasi minimal harus berjarak lebih dari 10 meter dari sekolah.
Setelah pendaftaran Bakal Calon Bupati (Bacabup) dan Bakal Calon Wakil Bupati (Bacawabup) digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), suara nyaring terkait dengan latar belakang pasangan terdengar di masyarakat. Bahkan, tidak sedikit yang menyoroti lahir Bojonegoro atau tidak.
Sebelum penetapan pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro 12 Februari 2018 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro sudah menerima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).