Legal Opini (LO) yang diminta dan sudah dijawab oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, hanya berkaitan dengan penerimaan Dana Hibah APBD tahun 2018 kepada lembaga pendidikan menengah SMA/SMK/MA Swasta.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro melalui Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari setempat, membenarkan telah mengeluarkan suarat Legal Opini (LO) terkait Dana Hibah dan Bansos 2018.
Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Bojonegoro, Hanafi, berdalih banyak kesalahan administrasi, sehingga dana hibah dan Bansos untuk puluhan lembaga pendidikan swasta se-Kabupaten Bojonegoro tidak bisa tersalurkan.
Polemik bantuan dan hibah dan Bantuan Dana Sosial (Bansos) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus bergulir bak bola panas. Ratusan pengurus lembaga pendidikan pun resah. Sebeb dana hibah dan bansos tersebut dipastikan tak bisa cair tahun ini.
Dana Hibah 2018 yang diperuntukan untuk Lembaga Pendidikan SMP/MTs, SD/MI, TK/PAUD, SMA/SMK/MA se-Kabupaten Bojonegoro dipastikan tidak cair. Alasannya, banyak kesalahan administrasi.
Ratusan Pengurus Lembaga Pendidikan Madin, SMP/Mts, SD/MI, TK/PAUD, SMA/SMK/MA Swasta se-Kabupaten Bojonegoro, mempertanyakan kejelasan pencairan Dana Hibah APBD 2018 Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Sabtu (29/12/2018).
Selama 2018 ini setidaknya telah terjadi 68 kali musibah angin puting beliung di Kabupaten Bojonegoro. Dari semua itu kerugiaannya mencapai Rp588.050.000.
Musibah yang ditimbulkan angin puting beliung di Kabupaten Bojonegoro masih perlu diwaspadai. Pasalnya di tahun 2018 ini, setidaknya ada 59 desa di 22 kecamatan pernah dihampiri angin ribut tersebut.
Saat libur natal dan tahun baru 2019, meningkatnya volume penumpang tidak hanya terjadi di terminal Rajekwesi Bojonegoro yang naik 30 persen, tapi juga terjadi di stasiun Kereta Api (KA). Hal itu sudah diprediksi oleh PT Kereta Api Persero.
Pembatalan penerimaan dana hibah pada sebagian lembaga pendidikan SMP/MTs/SMA/SMK di Kabupaten Bojonegoro, untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) di sekolah tersebut dipastikan gagal.