Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro akan memfokuskan pembangunan di Zona III atau daerah terluar kabupaten setempat pada 2019. Hal itu sebagai upaya percepatan pembangunan. Sebab, zona tersebut penyumbang angka kemiskinan cukup tinggi.
Penyusunan dokumen RPJMD merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta diamanatkan pula dalam pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dan dalam pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik.
Suasana sekitar rumah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Abdulloh Umar, Rabu (10/10/2018) mendadak ramai. Sebab, seribuan tokoh hadir untuk mengikuti Reses masa sidang III tahun 2018.
Dewan segera mengambil langkah tegas dengan meminta Pemkab mengirim surat ke Kemenpan RB Pasca Forum Honorer Kategori II (FHK2) Kabupaten Bojonegoro mengadu ke DPRD Kabupaten Bojonegoro. Mereka mengeluhkan terkait seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan kebijakan yang dirasa tidak memihak pada K2.
Dalam rangka pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari kabupaten ke provinsi, Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) akan menggelar kunjungan kerja (kunker) spesifik di Kabupaten Bojonegoro.
Setelah sukses menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Antar Waktu (PAW) di beberapa desa, pejabat terpilih resmi dilantik. Acara dipimpin langsung Bupati Bojonegoro, Suyoto.
Molornya proyek pintu air pengendali banjir di Desa Pilanggede, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, membuat PT Daya Patra harus bekerja keras. Pasalnya selain kena penalti, rekanan tersebut juga terancam putus kontrak.
Pintu air di Desa Pilanggede, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, yang sampai saat ini belum tuntas dikerjakan oleh kontraktor Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (DPU SDA) Kabupaten Bojonegoro, sangat penting untuk masyarakat. Sebab, ada dua fungsi yang bisa dirasakan jika nanti sudah bisa dipakai.
Meskipun sudah masuk tahun 2017, proyek pengerjaan pintu air di Desa Pilanggede, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, sampai saat ini baru mencapai 90 persen. Alasan dinas terkait, molornya pengerjaan proyek miliaran rupiah tersebut karena banjir yang beberapa kali terjadi.
Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro memperjelas masalah status tanah eks rel Kereta Api (KA) jurusan Bojonegoro-Jatirogo dengan mendatangi Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.