Dalam rangka memberikan keterampilan untuk tetap produktif, pada warga binaan lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas IIA Bojonegoro, pihak Lapas beserta Dinas Pertanian Bojonegoro berikan pelatihan berupa budidaya tanaman sayur dengan cara teknik hidroponik.
Agar pengelolaan keuangan desa lebih baik, Pemkab Bojonegoro melalui Dinas PMD Bojonegoro, mengundang para Kepala Desa (Kades) guna mengikuti pembinaan terkait Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Desa(BKD) tahun 2020 ini. Pembinaan tersebut digelar di Pendopo Malowopati yang dipimpin langsung oleh Bupati Bojonegoro.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro sangat serius dalam menjadikan Kabupaten Bojonegoro sebagai daerah penghasil pangan. Baik untuk mencukupi Bojonegoro sendiri, Jawa timur, bahkan Nasional.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melalui Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (PSLB3) berkolaborasi dengan kumpulan mahasiswa melaksanakan Pembinaan dan Pelatihan Bank Sampah bagi Ranting Fatayat di Balai Desa Nglarangan, Kecamatan Kanor pada Selasa (21/20).
Untuk meningkatkan kualitas, baik pengetahuan dan keterampilanPertamina mengikutkan 22 Mitra Binaannya untuk berpartisipasi dalam Smart Forum.
![[BENAR] warga Binaan Rumah Tahanan Sumenep Kehilangan Hak Pilih](https://blokbojonegoro.com/files/2019/04/17/Screenshot_20190417_113209.png)
Beredar screenshoot atau gambar tangkapan layar bertuliskan 74 Warga Binaan Rutan Sumenep Kehilangan Hak Pilih. Disertai foto perempuan menyalurkan hak pilih di salah satu Tempat Pemungutan Suara.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bojonegoro mencetak 50 KTP elektronik bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas II A Bojonegoro.
Proses penyelamatan hak pilih Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Bojonegoro tak selalu berjalan mulus. Lantaran ada WBP yang tak kooperatif.
Sedikitnya 50 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Bojonegoro, melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), Kamis (17/1/2019).
Sebagai aparatur pemerintah secara otomatis melekat dengan tanggungjawab, yang antara lain pertama tanggungjawab sebagai pelaksana undang-undang, kedua tanngungjawab sebagai pelaksana anggaran, dan yang ketiga tanggungjawab sebagai pelaksana kegiatan sesuai tupoksinya. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menggelar pembinaan aparatur pemerintahan sebagai langkah optimalisasi pelayanan.