Dinas Sosial (Dinsos) Pemkab Bojonegoro terus memperkuat akurasi data penerima Bantuan Sosial (Bansos) stunting agar tetap sasaran. Upaya tersebut dilakukan melalui verifikasi dan pemadanan data secara berlapis bersama Dinas Kesehatan yang juga menggunakan basis data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH).
Momentum Hari Krida Pertanian yang diperingati setiap 21 Juni menjadi pengingat penting bahwa sektor pertanian masih menjadi tumpuan hidup sebagian besar masyarakat Bojonegoro. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di bawah kepemimpinan Bupati Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah menjadikan pertanian sebagai salah satu program strategis daerah.
Kabupaten Bojonegoro mulai menunjukkan arah baru pembangunan ekonomi dengan perlahan mengurangi ketergantungan terhadap sektor minyak dan gas bumi (migas). Ditengah menurunnya performa sektor pertambangan akibat lifting migas yang belum optimal, sejumlah sektor nonmigas justru tumbuh signifikan dan menjadi penopang utama perekonomian daerah.
Ruang kerja Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah, Senin (8/6/2026), tak seperti hari biasanya. Di ruangan tersebut digelar diskusi Membaca Bojonegoro dalam Angka yang dihadiri Badan Pusat Statistik (BPS), beberapa kepala OPD, dan jurnalis.
Proses verifikasi dan validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kabupaten Bojonegoro menemukan berbagai anomali data yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat. Salah satu temuan paling mencolok, yakni adanya warga beragama Islam yang tercatat memiliki ternak babi.
Live Talkshow Pencegahan Korupsi, Kamis (16/4/2026) diikuti Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah beserta jajaran di ruang Angling Dharma. Acara diselenggarakan oleh BPSDM Kemendagri ini bertema 'Kepemimpinan Berintegritas: Antara Godaan Kekuasaan dan Amanah Publik'.
Data Desember 2025 dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) menunjukkan bahwa Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah ASN terbanyak di Indonesia. Total ASN di wilayah ini mencapai 527.815 orang, yang terdiri dari 330.388 PNS dan 197.427 PPPK. Tingginya angka ini sejalan dengan besarnya jumlah penduduk serta kebutuhan layanan publik yang luas di provinsi tersebut.
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bojonegoro mencatat tingkat inflasi year on year (y-on-y) Kabupaten Bojonegoro pada Januari 2026 sebesar 2,88 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 111,19. Capaian ini menunjukkan kondisi harga barang dan jasa di Bojonegoro masih berada pada level yang relatif terkendali.
Menurut Kepala BPS Kabupaten Bojonegoro Syawaluddin Siregar, penyumbang utama inflasi di November terbesar baik secara m-to-m dan y-on-y adalah makanan, minuman, dan tembakau. Komoditas penyumbang utama ialah tomat (m-to-m) dan kelapa (y-on-y).
Pertanian di Kabupaten Bojonegoro terus menunjukkan fakta menggembirakan. Ada kenaikan produksi gabah 24,7% pada 2025 dibanding 2024. Kenaikan ini merupakan terbesar dalam sepuluh tahun terakhir.