Sebanyak 14 partai politik (Parpol) sudah ditetapkan mendapat nomor urut dalam Pemilu 2019 mendatang. Meskipun demikian Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro akan tetap mengevaluasi untuk penyempurnaan verifikasi.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro menetapkan hari kampanye untuk keempat pasangan calon yang akan bertarung pada pemilihan bupati dan wakil Bojonegoro 2018 selama 114 hari. KPU melarang paslon berkampanye pada hari besar keagamaan dan hari libur nasional.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro akan menggelar deklarasi kampanye damai di Taman Rajekwesi, Minggu (18/2/2018) besok. Nantinya setiap pasangan calon akan menyatakan siap menang dan siap kalah
Pasangan calon (Paslon) Anna Mu'awanah - Budi Irawanto (Anna-Wawan) berkomitmen memperhatikan keberadaan koperasi di Kabupaten Bojonegoro. Sebagai bentuk keperpihakannya, Paslon yang diusung PDI Perjuangan dan PKB itu mendatangi koperasi karep yang ada di Jalan Basuki Rahmad Bojonegoro.
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bojonegoro, Anna Mu'awanah dan Budi Irawanto (Anna-Wawan) telah resmi mendapat nomer urut 3. Setelah mengambil nomer undian di Kantor KPUD, Selasa (13/2/2018).
Setelah Pasangan Calon (Paslon) Bupati maupun Wakil Bupati Bojonegoro mendapatkan nomor urut, Selasa (13/2/2018), semua pasangan calon tanpa terkecuali dilarang beriklan di media massa. Aturan tersebut, akan berlaku ketika mulai masa kampanye, tepatnya pada tanggal 15 Februari 2018.
Pengambilan nomor urut dalam rapat pleno terbuka pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro, Selasa (13/2/2018), berlangsung semarak. Pasalnya pengambilan nomor urut dilakukan dua kali.
Seluruh bakal pasangan calon (Bacalon) yang mendaftar sebagai Bupati - Wakil Bupati ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro ditetapkan menjadi calon. Beberapa Bacalon menjabat sebagai anggota legiskatif di antaranya Ana Muawanah-Budi Irawanto (Ana-Wawan). Saat hadir pada penetapan calon, Senin (12/2/2018) keduanya memastikan sudah melepaskan jabatan sebagai anggota dewan.
Aparatur Pemerintah Desa (hasil pengisian perangkat desa yang digelar tahun 2017) ini mengikuti kegiatan pelatihan yang diadakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD), Senin (12/2/2018) di Pendopo Malowopati.
Perangkat desa baru yang sudah dilantik, mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas dan pemahaman tugas fungsinya di pemerintahan desa. Sehingga mengetahui tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai perangkat desa dalam membantu pemerintahan di desa.