Kabar bahwa Guru Tidak Tetap (GTT) yang ada di bawah naungan Dinas Pendidikan (Disdik) Daerah Kabupaten Bojonegoro yang akan mendapat Surat Keputusan (SK) bupati, hingga kini masih belum bisa terealisasi, karena masih dalam tahap verifikasi data. Pasalnya draf data yang diserahkan beberapa waktu lalu masih perlu diverifikasi kembali.
Majunya Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Soehadi Moeljono menjadi bakal calon Bupati (Bacabup), membuat Bupati Bojonegoro, Suyoto harus mengisi Plt Sekda. Namun Kang Yoto masih merahasiakan nama pejabat yang pantas mengisi posisi strategis tersebut.
Meskipun ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dil ingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro dipindah tugas. Namun tidak menutup kemungkinan akan ada mutasi lagi, sebelum akhir jabatan bupati periode ke dua ini.
idak adanya Peraturan Bupati (Perbup) terkait pendirian usaha bidang pariwisata di Bojonegoro, dipertanyakan. Sebab, Kabupaten Bojonegoro kehilangan banyak Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena seharusnya pajak pendirian usaha tersebut masuk ke kabupaten.
Memasuki tahapan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) serentak dan penetapan pasangan calon (Paslon) di Kabupaten Bojonegoro. Komandan Kodim (Dandim) 0813 Bojonegoro, Letkol Arh Redinal Dewanto mengintruksikan untuk para prajurut dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Kodim agar menjaga netralitas.
Kekurangan guru di Kabupaten Bojonegoro memang jumlahnya tidak bisa dibilang sedikit, sehingga keberadaan Guru Tidak Tetap (GTT) bisa dikatakan punya andil penting untuk kelancaran Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah.
Setelah tiga hari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro melakukan verifikasi partai politik (Parpol). Namun parpol yang diverifikasi itu jika masih ada kekurangan, akan diberikan kesempatan untuk perbaikan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Soehadi Moeljono yang maju menjadi Bakal Calon Bupati Bojonegoro, dipastikan posisinya akan diisi pelaksana tugas (plt). Dimungkinkan posisi strategis di lingkup Pemkab Bojonegoro itu akan diisi Nurul Azizah, yang kini menjabat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bojonegoro.
Pesta demokrasi masyarakat Bojonegoro yang akan dilaksanakan bulan Juni 2018 mendatang, dengan memilih Bupati dan Wakil Bupati untuk periode 2018-2023, diharapkan semua masyarakat menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang, tidak terkecuali anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Bojonegoro.
Jelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 di Kabupaten Bojonegoro, potensi konflik dimungkinkan saja terjadi. Sehingga Foum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bojonegoro berkomitmen bersama untuk menjaga stabilitas daerah.