Skip to main content

Category : Tag: Daerah


Bojonegoro Menetapkan Dana Abadi Pendidikan Pertama di Indonesia: Tonggak Baru Tata Kelola Migas untuk Generasi Mendatang

Penetapan Dana Abadi Daerah Bidang Pendidikan Kabupaten Bojonegoro pada 26 November 2025 menjadi penanda penting dalam sejarah tata kelola keuangan daerah di Indonesia. Untuk pertama kalinya, sebuah kabupaten memiliki kebijakan dana abadi yang secara khusus ditujukan untuk menjamin keberlanjutan pendidikan lintas generasi. Ini bukan sekadar keputusan fiskal, tetapi sebuah langkah strategis yang menunjukkan keberanian Bojonegoro dalam memastikan kekayaan migas tidak habis bersama waktu, melainkan diwariskan sebagai modal pengetahuan bagi generasi mendatang.

Naker Award 2025: LSP K3 Jadi Terbaik, Kadisnaker Bojonegoro Berikan Apresiasi

Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Bojonegoro, Amir Syahid, S.Sos., M.Si., memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan LSP Kompetensi Keselamatan Kerja (LSP K3) meraih predikat Lembaga Sertifikasi Profesi Terbaik pada ajang Naker Award 2025. Kebanggaan itu semakin lengkap karena salah satu tokoh penting di balik LSP K3, R. Herjuna, S.A.P., M.Mu., merupakan putra asli Bojonegoro.

Kinerja APBN Bojonegoro Capai 91 Persen, KPPN: Realisasi Belanja Tetap Terjaga dan Penyaluran TKD Berjalan Lancar

inerja pelaksanaan APBN di wilayah kerja KPPN Tipe A2 Bojonegoro hingga akhir Oktober 2025 menunjukkan capaian positif. Penerimaan negara telah mencapai Rp3,79 triliun atau 91,08 persen dari total pagu Rp8,20 triliun. Sementara realisasi belanja negara tercatat Rp7,47 triliun. Kepala KPPN Tipe A2 Bojonegoro Teguh Ratno Sukarno mengatakan capaian ini mencerminkan kinerja fiskal yang efektif di tengah dinamika ekonomi daerah.

Sinergi Tiga Forum, Bojonegoro Raih Dua Penghargaan di HLM Jawa Timur

High Level Meeting (HLM) TPID, TP2DD, dan TP2ED se-Jawa Timur berlangsung di Ballroom Hotel DoubleTree Surabaya dengan mengusung tema “Sinergi Memperkuat Ketahanan Pangan, Menjaga Stabilisasi Harga, dan Mempercepat Digitalisasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan dan Berdaya Tahan.” Ajang ini menjadi momentum kolaborasi tiga forum strategis daerah dalam memperkuat integrasi kebijakan.

Pemprov Jatim Paparkan Jawaban Fraksi Terkait Regulasi Pengelolaan Hutan

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Jatim terkait Raperda Penyelenggaraan Kehutanan melalui Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak. Dalam kesempatan itu, Emil menegaskan bahwa penyusunan Raperda telah dirancang berdasarkan kebutuhan ekologis, sosial, hingga ekonomi yang menjadi ciri khas wilayah Jawa Timur.

Pemprov Jatim Dorong Penyempurnaan Aturan Ketertiban Umum Lewat Raperda Baru

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan dukungannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat. Raperda ini dinilai menjadi kebutuhan baru untuk menjawab dinamika sosial dan teknologi yang berkembang cepat.

Bapemperda Jatim Finalkan Evaluasi: Lima Perda Dicabut, Satu Tetap Berlaku

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jawa Timur melaporkan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah melalui juru bicara Martin Hamonangan, S.H. Laporan ini memuat evaluasi atas sejumlah regulasi lama yang dinilai sudah tidak relevan dengan kebutuhan daerah maupun perkembangan hukum terbaru.