Skip to main content

Category : Tag: Dak


PDIP Bojonegoro Tolak Wacana Pilkada Tidak Langsung, Dinilai Ancam Demokrasi

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Bojonegoro menolak wacana penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara tidak langsung yang kembali mencuat dengan alasan efisiensi anggaran. Wacana tersebut dinilai keliru dan berpotensi merusak prinsip dasar demokrasi.

Kabar Duka

Bojonegoro Berduka! Sang Da'i "Merdeka", Kiai Safarun Wafat

Kabupaten Bojonegoro kembali kehilangan kiai yang juga pendakwah bersahaja di masyarakat. Pagi tadi, kabar wafatnya KH. Safarun, S.Pd.I, asal Desa Megale, Kecamatan Kedungadem, Bojonegoro, menggegerkan media sosial di Bojonegoro.

Tanya Jawab Fiqih

Fidyah Orang Tua yang Tidak Mampu Berpuasa

Kurang lebih dua bulan lagi, umat Islam akan melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Sebagai muslim, tentunya melakukan persiapan dalam rangka menyambutnya. Abu Bakar al-Waraq seorang ulama sufi Persia abad ke-9 yang juga dikenal sebagai Muhammad Ibnu Umar al-Hakim al-Tirmidhi al-Balkhi berkata, bulan Rajab adalah bulan bercocok tanam, bulan Sya’ban adalah bulan memelihara tanaman dan bulan Ramadan adalah bulan menikmati hasil tanaman.

Festival Majelis Taklim 2025

Daftar Lengkap Juara Festival Majelis Taklim 2025

Festival Majelis Taklim Nasional 2025 melahirkan juara pada enam kategori, yaitu: Tilawah–Sari Tilawah, Dakwah Kebangsaan, Qasidah, Video Profil Majelis Taklim, Karya Tulis Ilmiah, dan Karya Tulis Fiksi. Pemenang diumumkan pada penutupan festival yang berlangsung di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur.

Pemprov Jatim Paparkan Jawaban Fraksi Terkait Regulasi Pengelolaan Hutan

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Jatim terkait Raperda Penyelenggaraan Kehutanan melalui Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak. Dalam kesempatan itu, Emil menegaskan bahwa penyusunan Raperda telah dirancang berdasarkan kebutuhan ekologis, sosial, hingga ekonomi yang menjadi ciri khas wilayah Jawa Timur.

Pemprov Jatim Dorong Penyempurnaan Aturan Ketertiban Umum Lewat Raperda Baru

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan dukungannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat. Raperda ini dinilai menjadi kebutuhan baru untuk menjawab dinamika sosial dan teknologi yang berkembang cepat.