Di sebuah balai desa di pelosok Bojonegoro, seorang petugas pendataan tampak kebingungan. Di hadapannya ada rumah sederhana berdinding anyaman bambu, berlantai tanah, dan masih menggunakan kayu bakar untuk memasak. Namun ketika data di layar aplikasi muncul, keluarga itu justru tercatat memiliki kondisi yang “tidak wajar” atau masuk kategori anomali.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro kembali melakukan ground checking atau verifikasi lapangan terhadap Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) setelah sebelumnya ditemukan sejumlah anomali data. Proses pendataan ulang itu telah berlangsung sejak 11 Mei 2026 dan kini hampir mencapai tahap akhir.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus memperkuat akurasi data sosial ekonomi sebagai dasar penyaluran program kesejahteraan atau bantuan sosial (Bansos). Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang digelar di Pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro, Rabu (21/1/2026).
Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sangat penting untuk dasar kebijakan daerah. Data tersebut mencakup kondisi kemiskinan, pengangguran, anak tidak sekolah, kepemilikan dan luasan tanah atau sawah masyarakat, hingga data pertumbuhan ekonomi daerah.
Warga miskin di Kabupaten Bojonegoro terus mengalami penurunan. Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bojonegoro, periode 2024 hingga September 2025 jumlah warga miskin berkurang 2.430 jiwa, atau menjadi 11,49% dari periode sebelumnya sebesar 11,69%.
Meski menjadi salah satu daerah yang memiliki APBD jumbo dibanding dengan daerah lain, lantaran Bojonegoro Jawa Timur memiliki sumberdaya alam yang melimpah terutama minyak dan gas (migas) sehingga jadi penyokong 25 persen Migas nasional, masyarakat Bojonegoro belum sepenuhnya terlepas dari jeratan kemiskinan.