Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dan Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menekankan perlunya data obyektif dalam proses pengumpulan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sesuai regulasi. Data yang valid ialah kunci sasaran program pemerintah tepat sasaran.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro salurkan bantuan sosial (bansos) penanganan kemiskinan ekstrem dan bantuan sosial stunting di Kecamatan Gayam, Senin (13/4/2026). Penyaluran bansos dilakukan secara simbolis oleh Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah. Total anggaran yang disalurkan pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sejumlah Rp 8,32 miliar.
Suasana Balai Desa Tambahrejo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Minggu (5/4/2026) begitu semarak. Ratusan pengurus PAC Fatayat NU dan juga pengurus Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Bojonegoro (PDKB) menggelar halal bi halal yang dirangkai dengan berbagi dengan disabilitas se Kecamatan Kanor.
Tiga unit kerja strategis di Pemkab Bojonegoro, yakni Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan RSUD Padangan, resmi menerima penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia atas kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2025.
Seorang pemuda di Desa Buntalan, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, FP (26) dievakuasi tim Jatim Social Care (JSC) Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jawa Timur, usai sekitar dua tahun dikurung di dalam kamar oleh keluarganya, Selasa (24/2/2026) kemarin.
Menandai tepat satu tahun masa kepemimpinan Bupati Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melakukan langkah strategis berupa penataan organisasi melalui mutasi dan pelantikan pejabat.
Pemkab Bojonegoro menargetkan penurunan angka kemiskinan sebesar 0,94 persen pada tahun 2026. Target tersebut setara dengan pengurangan sebanyak 4.310 Kepala Keluarga (KK) atau 11.854 jiwa, sehingga angka kemiskinan Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2026 ditargetkan berada di angka 10,55 %.
Buntut polemik pemasangan stiker “Keluarga Miskin” bagi keluarga penerima bantuan sosial (Bansos) atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Bojonegoro, Dinas Sosial (Dinsos) berujung meluncurkan layanan aduan melalui aplikasi WhatsApp.
Kebijakan penempelan stiker “Keluarga Miskin” yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengacu terhadap Data Kemiskinan Daerah (Damisda) semester 1 tahun 2025.
Kebijakan pemasangan stiker bertuliskan “Keluarga Miskin” di rumah penerima bantuan sosial oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menuai sorotan dari berbagai kalangan. Sebab, penempelan stiker itu, disebut berpotensi bullying ke anak Keluarga Penerima Manfaat (KPM).