- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro telah menetapkan Data Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di Bojonegoro yang mencapai 1.040. 385 jiwa. Hal itu setelah setelah DPTHP kedua beberapa waktu lalu.
Partai Demokrat Kabupaten Bojonegoro terus mensolidkan barisan, termasuk sampai ditingkat bawah. Salahsatunya dengan diadakannya musyawarah anak cabang III DPAC Partai Demokrat serentak se-Kabupaten Bojonegoro, memulai musyawarah mufakat di kantor DPC Partai Demokrat jalan veteran Bojonegoro, Kamis (27/12/2018).
Laga ekshibisi antara DPRD Bojonegoro FC melawan ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) FC berakhir imbang 3-3 di Stadion H. Letjen Sudirman Bojonegoro, Kamis (20/12/2018).
Meski dewan tidak bisa menjamin para Pegawai Tidak Tetap (PTT) tenaga kesehatan Bojonegoro jadi CPNS, tapi ada angin segar berhembus yang bisa membuat para PTT Kesehatan tersenyum.
200-an anggota Forum Pegawai Tidak Tetap (FPTT) tenaga kesehatan Bojonegoro melakukan audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro di ruang paripurna DPRD setempat, Kamis (20/12/2018). Mereka meminta status PTT Kesehatan Bojonegoro diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Disamping itu, saat rekrutmen CPNS tahun ini kebanyakan tenaga kesehatan terhambat usia.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Sigit Kusharianto yang didampingi Kadinkes, BKPP serta Komisi C DPRD Bojonegoro, saat menemui Forum Pegawai Tidak Tetap (FPTT) tenaga kesehatan Bojonegoro untuk audiensi tidak bisa berbuat banyak.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro mendorong pencairan dana hibah untuk lembaga pendidikan MTs/SMP dan SMA/MA/SMK swasta.
Menindaklanjuti pengaduan beberapa kepala sekolah, pimpinan dewan mengumpulkan komisi dan fraksi, Rabu (12/12/2018) siang. Pertemuan di ruang ketua DPRD berlangsung tertutup, bahkan pintu ruangan dikunci.
Pasca beberapa Kepala Sekolah (Kasek) baik jenjang SMA/SMK/MA/SMP maupun MTs mengadu ke DPRD Bojonegoro kemarin, perwakilan rakyat langsung bergerak. Sebab, tidak ada alasan untuk menahan untuk bantuan tak cair.
Beberapa Kepala Sekolah baik jenjang SMA/SMK/MA/SMP maupun MTs mengadu ke DPRD Bojonegoro, Selasa (11/12/2018) guna menanyakan sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, yang tidak mencairkan dana bantuan diberikan oleh pihak Pemkab Bojonegoro kepada puluhan sekolah. Padahal selama ini pihak sekolah telah melakukan pembangunan sekolah tersebut dengan hutang material.