Untuk memaksimalkan pengelolaan dana migas, dalam waktu dekat ini akan dilakukan pembahsan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Dana Abadi Migas (DAM) Kabupaten Bojonegoro. Namun meskipun sudah dibentuk tim, tetapi masih menunggu penentuan ketua panitia khusus (Pansus).
Tidak adanya aturan terkait Sekretaris Desa (Sekdes) di Kabupaten Bojonegoro yang dijabat Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro mendesak Pemkab untuk menariknya.
Setelah melalui beberapa kali pembahasan dan menggelar Focus Group Discusion (FGD), untuk merumuskan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Bojonegoro tahun 2016, rencannya dalam waktu dekat ini 10 Raperda tersebut akan segera disahkan.