Reses dilakukan Ketua Komisi D DPRD Bojonegoro, Abdulloh Umar di Balai Desa Pomahan Kecamatan Baureno, Jumat (29/1/2021), tak hanya jadi ajang silaturahim, tapi juga penjelasan program strategis Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Adanya pandemi covid-19 memanglah meresahkan banyak sektor. Salah satunya ialah dunia pendidikan. Belajar melalui sistem daring tak semudah yang kita semua bayangkan.
Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro dipastikan bakal dibangun pada tahun ini, setelah pada tahun 2020 kemarin gagal dibangun. Kantor DPRD dengan dua gedung ini, rencananya bakal dibangun mulai Bulan Maret.
Setelah melalui proses pembahasan bersama stekholder terkait maupun masyarakat, empat Rancanangan Peraturan Daerah (Raperda) akhirnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Meskipun menunggu persetujuan Gubernur, namun ke depan tumpuan sektor-sektor tersebut semakin kuat.
Pemuda produktif dari Kabupaten Bojonegoro banyak berkontribusi di Jawa Timur, seperti halnya Muhammad Rizki Pancasilawan. Pria kelahiran Bojonegoro mewarnai pembangunan di Kota Mojokerto, dengan duduk menjadi anggota DPRD Kota setempat periode 2019-2024.
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro terus membahas 15 Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) ditahun 2021. Namun dalam program pembahasan payung hukum tersebut, wakil rakyat bersama tim Pemkab mengutamakan Raperda tentang RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Bojonegoro 2020-2040.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro memperketat orang maupun anggota DPRD setempat saat akan memasuki gedung. Hal itu dilakukan untuk menerapkan protokol kesehatan (Covid-19).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) kedua terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. FGD ini dilaksanakan setelah sebelumnya para wakil rakyat menggelar FGD pertama beberapa waktu lalu. "
Persoalan pengisian perangkat desa di beberapa daerah di Kabupaten Bojonegoro diduga terjadi polemik. Sehingga DPRD Kabupaten Bojonegoro mengumpulkan semua pihak, memediasi aduan masyarakat.
Banyak aduan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran pengisian perangkat desa yang diterima DPRD. Membuat wakil rakyat akan menindaklanjuti, termasuk kemungkinan minta pelantikan ditunda.