Lapas Kelas II A Bojonegoro mengusulkan pemberian remisi Hari Raya Idul Fitri 1439 H kepada 185 narapidana. Selain narapidana umum, usulan remisi juga diberikan kepada 8 napi khusus korupsi, teroris dan narkotika.
Kepala Dinas Sosial, Helmy Elisabeth mengatakan, di tahun 2018 ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menganggarkan dana Rp3,1 miliar diperuntukkan guna mengatasi kemiskinan yang ada. Data terpadu dari Kementrian Sosial, ada sebanyak 575.439 masyarakat Kota Ledre yang masih berstatus miskin.
Meskipun angka kemiskinan mengalami penurunan, tetapi jumlahnya hanya sedikit dan tidak signifikan. Sehingga Bojonegoro Institute (BI) menyoroti masih banyaknya angka kemiskinan di Kota Ledre.
Mantan Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Mochtar Setyahadi yang menjadi terpidana kasus korupsi dana perjalanan dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tahun 2006-2007 senilai Rp13,2 miliar tidak mendapat remisi perayaan Hari Besar Natal.
Dua narapidana (napi) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Bojonegoro memperoleh remisi umum sebesar satu bulan dan bebas bertepatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke-72. Selain itu, ada 122 warga binaan masyarakat (WBP) yang juga memperoleh remisi umum.
Sepanjang sejarah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, baru pertama kali mengadakan pengujian kendaraan mobil dinas (Mobdin). Pengujian yang diadakan di PTD PKB (Pengujian Kendaraan Bermotor) Dinas Perhubungan (Dishub) Bojonegoro, Kamis (6/7/2017), ditemukan kendaraan yang tidak terawat.
embaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Bojonegoro mengajukan remisi lebaran Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah kepada 148 narapidana (napi). Dari jumlah itu remisi untuk 126 napi sudah turun, sedangkan 22 diantaranya masih harus menunggu.
Pemeritah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro harus berupaya ekstra dalam rangka mengentas kemiskinan di Kota Ledre. Pasalnya, angka kemiskinan di daerah penghasil minyak mengalami peningkatan, setelah dilakukan survey.