Proses pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojobegoro banyak menyisakan perdebatan, bahkan dinilai cacat hukum. Sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro berencana akan mengevaluasi Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2017 tentang perangkat desa.
Terlalu berani apa yang diduga dilakukan oknum Pemerintahan Desa di wilayah timur Kabupaten Bojonegoro. Sebab, untuk alasan pelantikan, calon terpilih dimintai uang hingga lebih dari Rp50 juta.
Kontrak kerjasama pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro yang menggandeng pihak ketiga dari Universitas Negeri Semarang (UNNES), hanya berlangsung dua bulan. Walaupun begitu, jumlah kontrak totalnya mencapai Rp646,5 juta dan telah dibayar lunas.
Bagi masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar aliran Sungai Bengawan Solo, saat musim penghujan seperti saat ini harap waspada. Sebab, ada beberapa titik rawan longsor akibat banjir.
Saat musim penghujan pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro, telah memetakan daerah rawan longsor, salah satunya di wilayah Dusun Atasangin, Desa Deling, Kecamatan Sekar.
eskipun proses seleksi pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro sudah masuk tahap akhir, namun kegaduhan masih saja terjadi. Pasca pertemuan bersama di ruang Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro, Jum'at (3/11/2017), rencananya legislatif akan memfasilitasi pertemuan dengan pihak Universitas Negeri Semarang (Unnes) dan tim kabupaten.
Pasca pertemuan di ruang Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro terkait pengisian perangkat desa serentak, belum semua desa melakukan pelantikan. Pasalnya Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) Cabang Bojonegoro menilai posisi Camat cukup urgen dalam menentukan hasil dari proses tes perangkat desa yang berlangsung 26 Oktober lalu.
Bank Syariah Mandiri Cabang Bojonegoro membuka pendaftaran lomba peragaan busana muslim soleh dan solihah. Lomba fashion show busana muslim tersebut, akan dilaksanakan pada hari Minggu (26/11/2017) mendatang. "Peserta terbatas hanya 100 anak," kata ketua panitia, Muhammad Kholis.
Meskipun hasil tes pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro sudah diumumkan, tapi hingga kini pagelaran rekrutmen perangkat desa masih bergejolak. Pasalnya proses pengisian perangkat desa dinilai oleh Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bojonegoro banyak kejanggalan.
Mendapat nilai nol dalam hasil pengisian perangkat desa tidak bisa disalahkan sepenuhnya kepada peserta. Pasalnya para peserta mendapatkan informasi terkait kode soal saat sosialisasi sebelum pelaksanaan ujian perangkat desa serentak.