Tahun 2019 mendatang, Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro, mewacanakan untuk pemerataan Guru Tidak Tetap (GTT) di setiap Sekolah Dasar (SD) yang ada di Bojonegoro. Hal itu guna mengurangi kekurangan guru di setiap SD agar pembelajaran bisa berjalan maksimal.
Kekurangan Guru mata pelajaran (Mapel) tidak hanya terjadi dijenjang SMA, namun juga terjadi pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Bojonegoro, tak tanggung-tanggung jumlahnya mencapai ratusan.
Berbagai upaya terus dilakukan untuk memperjuangkan nasib K2, termasuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Bojonegoro. Apalagi, pelaksanaan CPNS yang dianggap tak memihak para guru honorer K2 merupakan kewenangan pusat.
Walau sudah ada imbauan dari Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Bojonegoro para GTT/PTT tetap akan mogok. Hal itu sudah mendapatkan kesepakatan bersama untuk menjalankannya. Namun aksi itu nantinya tetap dikembalikan ke masing-masing individu GTT/PTT apakah tetap ikut menjalankannya.
Rencana aksi mogok mengajar selama 6 hari yang akan dilaksanakan oleh ratusan guru honorer GTT/PTT Bojonegoro mendapat respon oleh Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Bojonegoro. Pihak Disdikda mengeluarkan surat imbauan agar aksi tersebut tidak dilaksanakan.
Aksi damai yang dilakukan oleh para GTT/PTT yang ada di Bojonegoro, Kamis (27/9/2018) kemarin adalah hal yang wajar dilakukan, karena mereka menuntut haknya untuk diperhatikan kesejahteraannya.
Dengan membawa sejumlah atribut dan tulisan, ratusan guru honorer dari seluruh tingkat sekolah melakukan aksi longmarch dari depan gedung DPRD Bojonegoro menuju Pendopo Pemkab Bojonegoro, Kamis (27/9/2018). Mereka meneriakan beberapa tuntutan agar nasibnya diperhatikan oleh pemerintah. Diantaranya rekrutmen CPNS dengan aturan yang tidak berpihak kepada guru honorer, baik GTT ataupun PTT.
Guru Honorer K-2 Bojonegoro yang tergabung dalam Forum Komunikasi GTT/PTT K-2 Dinas Pendidikan Bojonegoro, bakal menggelar aksi damai dan audiensi demi memperjuangkan nasib K2 ke tingkat pusat melalui pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Kamis (27/9/2018) besok.
Proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang saat ini tengah dibuka, dirasa tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para guru honorer karena, tidak memenuhi rasa keadilan. Pasalnya selama ini proses rekrutmen itu tidak memperhatikan jasa para guru honorer yang selama telah mengabdi selama puluhan tahun.
Aksi mogok yang dilakukan oleh Guru Tidak Tetap (GTT) yang terjadi di sejumlah daerah, tidak bakal terjadi di Kabupaten Bojonegoro. Pasalnya GTT di bawah naungan Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro tidak akan melakukan hal tersebut, lantaran bisa membuat kegiatan belajar siswa terganggu.