Sampai pada akhir bulan September lalu, di Kabupaten Bojonegoro masih ada 83 orang yang terkena HIV-AIDS (Human Immunodefiency Virus-Acquired Immunune Deficiancy Syndrome). Dari jumlah tersebut pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) masih terus melakukan pendataan bagi para penderita.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro dalam agenda rutin razia penyakit masyarakat, menjaring beberapa Pekerja Seks Komersial (PSK). Namun ironisnya dalam sebulan ini empat dari enam wanita yang terjaring razia positif HIV-AIDS.
Kasus HIV - AIDS (Human Immunodefiency Virus - Acquired Immunune Deficiancy Syndrome) perlu diwaspadai di Kabupaten Bojonegoro. Pasalnya virus tersebut di Kota Ledre setiap tahunnya mengalami peningkatan.
Rapat paripurna II atau penutup, dengan acara penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) HIV-AIDS dan Tuberculosis (TB), Kamis (22/6/2017) batal dilakukan. Pasalnya, dalam rapat yang sejatinya akan digelar di ruang Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro itu tidak kuorum.
Proses rapat paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) HIV-AIDS dan Tuberculosis (TB) di ruang paripurna setempat, Kamis (22/6/2017) molor dilakukan. Pasalnya, para undangan maupun anggota DPRD belum ada yang hadir.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus melakukan razia penertiban banner yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan.
Pusat Kesehatan Masyarakat (Pukesmas) Temayang mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kesehatan AIV/AIDS di lokalisasi Mawot, Desa Pancur, Kecamatan Temayang, Sabtu, (20/5/2107).
Molornya pengesahan Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda) tentang penanggulangan HIV AIDS dan TB di Bojonegoro, mendapat tanggapan dari salah satu organiasasi masyarakat (ormas).
Dua dari salah satu Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang belum disahkan yakni terkait penanggulangan HIV-AIDS dan TB di Kabupaten Bojonegoro. Belum disahkannya Raperda tersebut karena adanya kesalahan administrasi di Sekretariat Dewan (Sekwan) setempat.
Dari sepuluh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tahun 2016, dipastikan hanya tiga Raperda yang ditunda pengesahannya, Jumat (5/5/2017) besok. Hal itu diputuskan dalam Paripurna Pendapat Akhir (PA) fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Kamis (4/5/2017).