Dalam pembahasan bersama terkait polemik pengisian perangkat desa di ruang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Rabu (8/11/2017) kemarin, harus ditunda. Pasalnya pihak ketiga Universitas Negeri Semarang (UNNES) yang ditunjuk sebagai pelaksana tidak datang dalam acara tersebut.
Kelanjutan hearing (dengar pendapat) Kepala Desa se-Kabupaten Bojonegoro, yang digelar di gedung Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Rabu (8/11/2017) sore, ternyata tidak dihadiri oleh pihak ketiga palaksana ujian perangkat desa yang digelar beberapa waktu lalu yaitu Universitas Negeri Semarang (UNNES), dengan alasan ada agenda yang bertabrakan.
Proses pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojobegoro banyak menyisakan perdebatan, bahkan dinilai cacat hukum. Sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro berencana akan mengevaluasi Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2017 tentang perangkat desa.
eskipun proses seleksi pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro sudah masuk tahap akhir, namun kegaduhan masih saja terjadi. Pasca pertemuan bersama di ruang Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro, Jum'at (3/11/2017), rencananya legislatif akan memfasilitasi pertemuan dengan pihak Universitas Negeri Semarang (Unnes) dan tim kabupaten.
Meskipun hasil tes pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro sudah diumumkan, tapi hingga kini pagelaran rekrutmen perangkat desa masih bergejolak. Pasalnya proses pengisian perangkat desa dinilai oleh Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bojonegoro banyak kejanggalan.
Mendapat nilai nol dalam hasil pengisian perangkat desa tidak bisa disalahkan sepenuhnya kepada peserta. Pasalnya para peserta mendapatkan informasi terkait kode soal saat sosialisasi sebelum pelaksanaan ujian perangkat desa serentak.
elalui surat resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, tertanggal 2 November 2017. Dalam nomor surat 005/560/412.050/2017 yang ditandatangani wakil ketua DPRD, Suyuthi, menerima aduan masyarakat terkait perangkat desa.
Pengangkatan perangkat desa terpilih berdasarkan nilai tertinggi peserta, setelah dikoreksi. Termasuk Orang Dengan HIV-AIDS (ODHA) yang mendapatkan nilai tertinggi juga berhak menjabat perangkat desa sesuai formasi yang diikutinya tersebut.
Rencana pemeriksaan terhadap anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro pasti dilakukan. Namun pihak kepolisian Polres Bojonegoro masih menunggu surat izin dari Gubernur Jawa Timur untuk pemanggilan legislator di Kota Ledre tersebut.
Jajaran Polres Bojonegoro melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Zebra Semeru 2017, yang dipimpin langsung oleh Kapolres Bojonegoro AKBP. Wahyu Sri Bintoro didampingi oleh Forpimda, Kabag, Kasat, dan Kapolsek Jajaran. Serta diikuti peserta apel diantaranya Kodim 0813 Bojonegoro, Brimob Bojonegoro, Dishub, dan Satpol PP, yang selenggarakan di Jalan Mas Tumapel depan Pendapa Pemkab Bojonegoro, Rabu (1/11/2017).