Suasana tenang di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bojonegoro mendadak berubah menjadi tegang pada Jumat (10/10/2025) tengah malam. Tepat pukul 24.00 WIB, petugas gabungan dari Lapas, TNI, dan Polri menggelar razia serentak ke sejumlah blok hunian warga binaan.
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bojonegoro menggelar aksi penghijauan dengan menanam ratusan bibit kelapa. Ratusan bibit tersebut, ditanam di kawasan Desa Mojoranu, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Selasa (9/9/2025).
Setelah hampir sebulan pasca ditemukannya narkoba jenis sabu-sabu di Lapas Kelas IIA Bojonegoro, pihak kepolisian akhirnya menemukan titik terang. Namun, sampai saat ini, belum ada penetapan tersangka terhadap kasus tersebut.
Sebanyak 250 narapidana (Napi) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bojonegoro mendapatkan remisi pada peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. 11 napi diantaranya mendapatkan remisi langsung bebas, (17/8/2025).
Instansi dibawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) ini juga tak tinggal diam. Lapas Bojonegoro telah mengajukan relokasi ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro setidaknya dua kali, pada tahun 2017 dan 2025.
Kondisi Lapas Kelas II A Kabupaten Bojonegoro semakin mengenaskan. Benar-benar over kapasitas. Sebab, idealnya, bangunan lama di Jalan Diponegoro, Kota Bojonegoro itu hanya muat 133 warga binaan pemasyarakatan (WBP).
Hendra, Salah seorang siswa SDN Butoh 1 menuliskan cita-citanya sebagai pendekar yang diikatkan di kepala dalam kegiatan Kelas Inspirasi Bojonegoro 11 di Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, Sabtu (26/7/2025).
ejumlah lima narapidana (Napi) di Lapas Kelas II A Bojonegoro diperiksa penyidik Satresnarkoba Polres Bojonegoro usai ditemukan ratusan gram narkoba jenis sabu dan pil ekstasi di blok hunian mereka.
Suasana berbeda tampak di MI Najil Ummah Desa Kenep, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Sabtu (19/7/2025). Madrasah ini menggelar Pemilihan Ketua Kelas (PILKELAS) yang dirancang menyerupai pelaksanaan Pemilu nasional.
Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan yang di dalamnya mengatur peningkatan mutu standar pelayanan melalui Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), Pemerintah Indonesia akan menetapkan aturan baru terkait kebijakan KRIS BPJS Kesehatan 2024.