Kabupaten Bojonegoro masuk dalam daftar 10 kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Jawa Timur. Hal tersebut, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur tahun 2025.
Kabupaten Bojonegoro menjadi salah satu dari 100 daerah rintisan awal Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI). Melalui program ini, Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 36 Bojonegoro hadir membawa komitmen besar: memutus rantai kemiskinan struktural bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui akses pendidikan gratis berkualitas tinggi dan berbasis asrama.
Ruang kerja Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah, Senin (8/6/2026), tak seperti hari biasanya. Di ruangan tersebut digelar diskusi Membaca Bojonegoro dalam Angka yang dihadiri Badan Pusat Statistik (BPS), beberapa kepala OPD, dan jurnalis.
Penguatan ekonomi desa dalam beberapa tahun terakhir semakin menuntut hadirnya kebijakan yang tidak berhenti pada pemberian bantuan atau peningkatan produksi, melainkan mampu membangun keterhubungan yang lebih konkret antara masyarakat desa dan pasar.
Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) terus mendorong penguatan ekonomi peternak lokal melalui program Gayatri (Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri). Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memfasilitasi penjualan telur Gayatri yang kini rutin digelar setiap hari Jumat di kantor Disnakkan.
Dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bojonegoro, PT Asri Dharma Sejahtera (ADS) Bojonegoro bakal menyalurkan bantuan Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri (Gayatri) ke 100 keluarga penerima manfaat (KPM).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus memperkuat akurasi data sosial ekonomi sebagai dasar penyaluran program kesejahteraan atau bantuan sosial (Bansos). Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang digelar di Pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro, Rabu (21/1/2026).
Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia Saifullah Yusuf (Gus Ipul) melakukan Sosialisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sosialisasi tersebut, dihadiri pilar-pilar sosial, seluruh camat, dan kepala desa se-Kabupaten Bojonegoro, Rabu (21/1/2026).
Kebijakan pemasangan stiker bertuliskan “Keluarga Miskin” di rumah penerima bantuan sosial oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menuai sorotan dari berbagai kalangan. Sebab, penempelan stiker itu, disebut berpotensi bullying ke anak Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Dengan berbagai program dan intervensi yang dilakukan secara kolaboratif, Pemkab Bojonegoro optimis bisa menurunkan angka kemiskinan hingga 8,98% pada tahun 2026. Pada tahun 2024, angka kemiskinan Bojonegoro sebesar 11,69 %.